“Banyak kejadian penyimpangan perilaku yang kita dengar. Ada kasus ayah yang marah pada istri hingga anak menjadi korban, serta berbagai masalah pergaulan bebas dan narkoba,” jelasnya.
Menurut Mahyeldi, solusi dari berbagai permasalahan ini tidak cukup hanya mengandalkan peraturan-peraturan hukum. Maka demikian, adat Salingka Nagari yang selama ini menjadi perekat sosial harus difungsikan kembali dengan baik.
Mahyeldi juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kelembagaan Nagari agar dapat berperan lebih aktif, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.
Kemudian, kelembagaan adat yang kuat dapat menjadi benteng utama dalam menghadapi tantangan-tantangan sosial dan budaya.
“Saat ini, kita melihat bahwa masih banyak kabupaten dan kota di Sumbar yang belum menjalankan perda Provinsi terkait peraturan nagari. Hal ini yang perlu diperkuat ke depannya, agar kelembagaan adat dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Mahyeldi berharap, jika terpilih kembali, pihaknya dapat segera, bekerja sama dengan para pemangku adat untuk memastikan percepatan BBM Adat, serta pengadaan guru-guru adat di Nagari.
“Kita tidak hanya ingin mempertahankan adat, tetapi juga mengembangkannya sesuai dengan tantangan zaman,” pungkasnya. (*)
