Gubernur Mahyeldi Berhasil Mengentaskan Nagari/Desa Sangat Tertinggal di Sumbar

PADANG, METRO–Empat tahun kepemimpinan Gu­bernur Sumatra Barat (Sumbar), Mah­yeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub) Audy Joinaldy sejak tahun 2021 hingga 2024, telah berhasil mengen­taskan nagari/desa sangat tertinggal di Sumbar.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansha­rullah didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyara­kat Desa (PMD) Sumbar, Mahdianur mengatakan, selain mengentaskan nagari/desa sangat tertinggal, Pemprov Sumbar juga telah berhasil mengurangi jumlah nagari/desa berstatus tertinggal. Pada tahun ini hanya tingga 10 nagari/desa berstatus tertinggal.

Sebanyak 10 nagari/desa tertinggal saat ini terdiri dari, enam desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai, terdiri dari, Desa Simalegi, Madobag, Simatalu, Matotonan, Bojakan, Siga­pok­na. Berikutnya, dua na­gari di Kabupaten Solok, me­liputi, Nagari Tanjung Balik Sumiso dan Garabak Data. Juga ada Nagari Ga­lugua di Kabupaten Lima­puluh Kota dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan di Kabupaten Pasaman Barat.

Atas keberhasilannya berkontribusi dan kerja keras membangun nagari/desa dan membina pe­ngem­bangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Inovasi Desa dan Nagari di Sum­bar, Gubernur Mahyeldi Ansharullah, menjadi salah satu dari dua gubernur menerima Piagam serta Lencana Abdi Inovasi De­sa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmi­grasi (Kemendes PDTT) RI, saat Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (TTGN) ke-25 di Lapangan Islamic Center Mataram, NTB, Se­nin 15 Juli 2024 lalu. Selain Gubernur Sumbar, Pj Gu­bernur NTB, Hassanudin, juga mendapat penghar­gaan serupa.

Mahyeldi menegaskan, keberhasilan mengen­tas­kan nagari/desa sangat tertinggal dan berkurang­nya nagari atau desa ter­tinggal di Sumbar, karena Pemprov Sumbar fokus melaksanakan pembangu­nan dan pemberdayaan desa/nagari serta pena­nga­nannya dilakukan seca­ra lengkap, terintegrasi serta berbasis data.

“Pembangunan dan pem­berdayaan desa/nagari ini membentuk komitmen bersama lintas stakeholder untuk melaksanakan tindak lanjut hasil identifikasi di desa/nagari dan per­de­saan baik yang dianggar­kan APBDes, APBD mau­pun APBN,” terang Mah­yeldi, Rabu (11/9).

Kemandirian desa/na­gari yang dicita-citakan, te­gas Mahyeldi, tidak datang sendirinya. “Memerlukan perencanaan eksklusif yang jelas serta upaya dan komit­men kolektif bersa­ma, juga keterlibatan me­nyeluruh dari seluruh ele­men ma­syarakat,” tambahnya.

Sementara, Mahdianur mengungkapkan, data leng­kap berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sumbar. Pada ta­hun 2021, jumlah nagari sangat tertinggal sebanyak tiga nagari, nagari terting­gal (35 nagari), nagari ber­kembang (415 nagari), na­gari maju (399 nagari), nagari mandiri (76 nagari).

Selanjutnya, pada ta­hun 2022, Pemprov Sum­bar telah berhasil mengentas­kan nagari sangat terting­gal. Sedangkan nagari ter­tinggal berkurang menjadi 28 nagari, nagari berkem­bang (310 nagari), maju (458 nagari)  dan mandiri me­ning­kat menjadi (132 nagari) dengan total 928 nagari.

Tahun 2023, nagari ter­ting­gal sebanyak 25 nagari, berkembang (829 nagari), maju (486 nagari), mandiri (226 nagari). Tahun 2024, nagari tertinggal di Sumbar tinggal 10 nagari lagi, ber­kembang (212 nagari), maju (445 nagari), mandiri (368 nagari), dengan total nagari mencapai 1.035 nagari.

Mahdianur menam­bah­­kan, IDM yang selama ini dikeluarkan oleh Ke­men­des PDTT akan bertrans­formasi menjadi indeks de­sa, mulai diaplikasikan ta­hun 2025 nanti. “Hal ini telah melalui proses yang pan­jang di kementerian/lem­baga serta stakeholder terkait, ini menunjukkan Pemprov Sumbar memiliki komitmen yang sama un­tuk kemajuan desa,” ung­kapnya.

Mahdianur menegas­kan, klasifikasi IDM ter­hadap status desa bertu­juan untuk menetapkan status perkembangan dan menganalisa rekomendasi terhadap intervensi kebija­kan yang perlu dilakukan. Tujuan lainnya memberi arah pendekatan dan in­tervensi kebijakan  yang diterapkan pada setiap status desa.

“Verifikasi data IDM ini dilakukan setiap tahunnya. Tahun 2024 ini dengan ha­nya tersisa 10 nagari/desa tertinggal, sedangkan na­gari mandiri meningkat menjadi 368 nagari/desa, ini merupakan suatu ca­paian yang luar biasa,” ungkap Mahdianur.

Indikator dalam me­nentukan status nagari atau desa berdasarkan IDM terang Mahdianur, meliputi, indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan lingkungan.

Untuk indeks ketaha­nan sosial indikatornya terdiri dari, modal sosial dengan indikator, memiliki solida­ritas sosial, memiliki tole­ransi, rasa aman pen­duduk, kesejahteraan sosial.

Berikutnya, pemuki­man yang meliputi, akses air bersih dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik, akses kein­formasi dan komunikasi. Selanjutnya, kesehatan, terdiri dari, pelayanan ke­sehatan, keberdayaan ma­syarakat dan jaminan ke­sehatan. Juga ada pen­didikan, meliputi, akses ke pendidikan dasar dan me­nengah, akses ke pendi­dikan non formal, akses ke pengetahuan.

Untuk indikator indeks ketahanan ekonomi, an­tara lain, keragaman pro­duksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdaga­ngan, akses distri­busi/logis­tik. Juga ada ak­ses ke lem­baga keuangan dan perkre­ditan, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah.

Sementara indikator indeks ketahanan ling­ku­ngan meliputi, kualitas lingkungan. Baik itu potensi rawan bencana alam mau­pun upaya tanggap ben­cana yang dilakukan.

Berdasarkan IDM, na­gari/desa berstatus sangat tertinggal disebabkan ka­rena beberapa indikator. Di mana nagari/desa tersebut rentan karena bencana alam, goncangan ekonomi, konflik sosial, sehingga tidak berkemampuan me­ngelola potensinya.

Sementara, nagari/de­sa tertinggal, indikatornya nagari atau desa tersebut dengan potensi sumber daya sosial, ekonominya, namun kurang mampu me­ngelolanya.

Berikutnya, desa ber­kembang, indikatornya, se­buah desa potensial men­jadi desa maju, tetatpi be­lum mengelola potensinya secara optimal. Sedangkan desa maju, desa yang me­miliki kemampuan menge­lola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan eko­logi. Terakhir desa mandiri, adalah desa maju yang mampu membangun untuk peningkatan kualitas hidp masyarakat desa secara berkelanjutan.

Mahdianur juga meng­ungkapkan, gambaran umum­­nya terdapat 20 permasa­lahan pada nagari atau desa tertinggal di Sumbar saat ini. Permasalahan tersebut yak­ni, masih rendahnya jumlah dokter dan tenaga kesehatan lainnya di nagari.

Masalah lainnya, jarak tempuh dan akses menuju tempat pendidikan yang masih jauh, rendahnya jum­lah keluarga yang me­miliki akses listrik, adanya nagari yang tidak memilik sinyal telepon (blind spot) dan rendahnya akses in­ter­net bagi warga dan kan­tor desa.

Juga ada masalah ren­dahnya keluarga yang me­miliki jamban, masih ren­dahnya pembangunan TPS dan TPA di nagari, ren­dahnya tingkat kepeser­taan masyarakat memiliki BPJS, rendahnya keterse­diaan pusat kegiatan bela­jar masyarakat, keterse­diaan ruang publik yang rendah dan rendahnya jumlah kelompok olahraga, kegiatan olahraga serta sarana dan prasana olah raga kurang memadai.

Masalah berikutnya, ma­sih rendahnya jumlah industri dan UMKM dari jumlah keluarga di nagari, jarak tempuh dan akses menuju pertokoan masih jauh, rendahnya jumlah toko dan penginapan di nagari, rendahnya jumlah jasa lo­gistik dan pos di nagari.

“Masalah lainnya, ren­dahnya jumlah bank dan BPR serta akses kredit di nagari atau desa, jumlah ko­perasi aktif dan BUMDes/BUMNag yang rendah, ke­terbukaan wilayah melalui akses jalan yang belum bisa dilalui kendaraan. Ju­ga identifikasi jenis dan rawan bencana di nagari yang rendah, jumlah fasi­litas tanggap bencana, peringatan dini bencana dan perlengkapan kesela­matan serta jalur evakuasi yang rendah,” terangnya.

Sementara, strategi Pemprov Sumbar dalam misi meningkatkan pem­bangunan infrastruktur yang berkeadilan dan ber­kelanjutan meliputi, per­cepatan pengembangan infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pela­yanan publik pada sektor strategis.

Strategi lainnya, peme­nuhan kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pemba­ngunan dan daya saing daerah. Meningkatkan ku­alitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi bencana dan kesiap­sia­gaan menghadapi benca­na. Peningkatan pelesta­rian dan pengelolaan ling­kungan. Terakhir pening­katan kualitas lingkungan dan permukiman.

Arah kebijakan Pem­prov Sumbar di bawah kepemimpinan Mahyeldi-Audy meliputi, dukungan akses transportasi ke sen­tra produksi pertanian, perikanan, destinasi wisata dan UMKM. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk kelompok masyara­kat tidak mampu, daerah belum berkembang, dae­rah terpencil serta pede­saan.

Arah kebijakan lainnya, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi bencana, pengembangan nagari/desa siaga bencana serta meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi kesiap­siagaan bencana.

Juga ada arah kebi­ja­kan peningkatan peran ser­ta masyarakat dalam pe­lestarian lingkungan, optimalisasi pengurangan sampah dan efektifitas pengelolaan sampah, pe­ngendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. Penyediaan PSU kawasan permukiman yang aman, nyaman dan berke­lanjutan. (AD.ADPSB)