Beri Perlindungan Saat Mencari Ikan di Laut, Gubernur Mahyeldi Sudah Asuransikan 7.109 Nelayan di Sumbar 

Misalnya bagi kaum bapak merokok agar dapat mengurangi konsumsi ro­kok untuk membayar iuran ini. Sebab jaminan sosial ketenagakerjaan ini man­faatnya adalah untuk ne­layan dan keluarganya.

Pada tahun 2024, Pem­prov Sumbar mengaloka­sikan anggaran jaminan so­sial ketenagakerjaan un­tuk 3.000 nelayan. Pene­rima jaminan sosial ini sedi­kit berkurang  diban­ding tahun sebelumnya. Persoa­lannya terkendala pada anggaran yang ter­batas.

“Karena keterbatasan anggaran, tidak semua nelayan yang diusulkan Pemko/Pemkab yang bisa diakomodir sebagai pene­rima jaminan sosial kete­nagakerjaan ini,” katanya.

Untuk itu pihaknya ber­harap, pemko/pemkab ju­ga dapat mengalokasikan anggaran dari APBD ma­sing-masing untuk membe­rik­an asuransi atau jami­nan sosial ketenagaker­jaan bagi nelayan di dae­rahnya. Hingga saat ini, ada 2 daerah yang sudah memberikan asuransi seru­pa untuk nelayan, yaitu Kota Padang dan Kabu­paten Mentawai.

Pembayaran

Santunan Kematian

Musibah datang kapan saja. Hal itu yang dialami keluarga nelayan di Jorong Sikabau Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Sang nela­yan, Diflaizar yang tercatat sebagai peserta jaminan sosial yang dibiayai Pem­prov Sumbar, meninggal dunia. Sesuai ketentuan­nya, ahli waris peserta jaminan sosial ketena­ga­ker­jaan yang meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp 42 juta.

Duka keluarga yang kehilangan nakhoda dalam rumah tangga itu, sedikit terobati dengan santunan yang diterima. Sebab sang istri tidak bekerja dan anak-anak sedang sekolah dan kuliah yang tentunya mem­butuhkan biaya banyak, menjadi beban pikiran yang tak tahu bagaimana jalan keluarnya.

“Jika harus memilih, tentu mereka ingin ayah mereka tetap hidup. Tetapi ini adalah takdir Yang Kua­sa, maka mereka bersyu­kur menerima uang santu­nan jaminan kematian (JKm) dari BPJS Ketenagaker­jaan,” terang Yuni, staf Dinas Keluatan dan Perika­nan Sumbar yang men­dam­pingi keluarga korban.

Sang istri, lanjutnya, akan menggunakan seba­gian uang santunan itu sebagai modal untuk mem­buka usaha. Dan sebagian lagi akan dimanfaatkan untuk biaya sekolah dan kuliah anak-anaknya.

Selama tahun 2023, ter­catat 2 kali pembayaran santunan jaminan kecela­kaan kerja (JKK), masing-masing 1 nelayan di Pesisir Selatan dengan santunan Rp 7,2 juta dan nelayan di Agam dengan santunan Rp 2,8 juta. Sedangkan pem­bayaran santunan kema­tian (JKm) sebanyak 7 klaim dengan total Rp 294 juta, masing-masing 1 klaim di Agam, Mentawai, Kota Pa­riaman, Limapuluh Kota dan Kota Solok, serta 2 klaim di Pasaman Barat. (AD.ADPSB)