Sementara itu, Wakil Bupati Risnawanto menambahkan bahwa minimnya anggaran keuangan daerah tidak memungkinkan penyelesaian seluruh persoalan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, di antaranya perusahaan-perusahaan yang ada di Pasbar.
“Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari semua pihak, terutama perusahaan pengolahan kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, perbankan, dan lainnya, dalam menyalurkan CSR perusahaan sebagai dukungan penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Selain itu, Kepala Bappelitbangda Pasbar, Ikhwanri, memaparkan capaian indikator penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Pasbar berada pada angka 6,92% (33.520 jiwa) dengan target 6,58%.
Sementara prevalensi stunting tahun 2023 berada pada angka 29,7% atau setara dengan 5.098 balita, dengan target 14%. Sedangkan kemiskinan ekstrem tahun 2023 berada pada angka 0,70% (3.410 jiwa).
Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda, Astra, menjelaskan bahwa tujuan advokasi kebijakan kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat bersama perusahaan adalah untuk menyamakan persepsi terkait isu lintas sektor dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta melakukan kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan perbankan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem. (end)
