PADANG, METRO–Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang membahas Modul Penatausahaan serta Modul Akuntansi dan Pelaporan.
Bimtek ini berlangsung pada 9-10 September dan dibuka Asisten Administrasi Umum, Corri Saidan, pada Senin (9/9).
Corri Saidan menjelaskan bahwa Bimtek ini merupakan langkah penting untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nomor 5629 tertanggal 30 Agustus 2024, yang menginstruksikan percepatan penggunaan modul penatausahaan dan akuntansi pelaporan pada aplikasi SIPD RI di seluruh pemerintah daerah.
“Berdasarkan laporan Kemendagri per Agustus 2024, masih terdapat 179 pemerintah daerah, termasuk Kota Padang, yang belum sepenuhnya menggunakan modul penatausahaan dan akuntansi di aplikasi SIPD RI. Kami menargetkan 100 persen implementasi seluruh modul SIPD RI di akhir tahun ini, sebagai bagian dari aksi pencegahan korupsi sesuai arahan KPK RI,” jelas Corri Saidan.
Pemerintah Kota Padang menargetkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menerapkan semua modul terkait penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pada akhir 2024. Corri juga meminta para narasumber untuk membantu mengevaluasi kendala yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam implementasi SIPD, sehingga seluruh modul dapat dioperasikan dengan optimal dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kepala BPKAD Kota Padang, Raju Minropa, menambahkan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis para bendahara dan penyusun laporan keuangan daerah dalam menyajikan laporan secara terintegrasi melalui aplikasi SIPD RI.
“Bimtek ini juga menjadi forum untuk konsultasi dan koordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan kendala terkait implementasi modul penatausahaan dan akuntansi di SIPD RI,” jelas Raju Minropa.
Kegiatan ini diikuti oleh 160 peserta yang terdiri dari penyusun laporan keuangan SKPD, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, serta bendahara pengeluaran pembantu dan staf pengelolaan keuangan di BPKAD. (brm)
