“Tentu ini amanat besar yang saya sendiri sudah sebetulnya merasa cukup berat menanggung tanggung jawab sebesar ini,” imbuh Muhaimin.
Menurut dia, beban berat tersebut adalah mengupayakan agar PKB tidak lagi dianggap sebagai partai politik untuk golongan tertentu. Ia juga menekankan pentingnya transisi kepemimpinan di tubuh PKB dari kader-kader senior ke generasi muda.
“5 tahun ke depan ini era PKB go public. Tidak hanya milik segelintir orang, sekelompok organisasi, tapi benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, mengakhiri periode jabatan saya ini, saya mau, tapi sekali ini saja. 5 tahun ke depan adalah target go public,” kata Muhaimin.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM telah menandatangani surat keputusan terkait kepengurusan baru PKB hasil Muktamar Bali.
Muktamar tersebut memutuskan Muhaimin kembali menjadi ketua umum PKB periode 2024–2029, sedangkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjadi ketua Dewan Syuro PKB.
Muktamar PKB di Bali pada Agustus 2024 lalu dibayang-bayangi dengan konflik yang terjadi antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). (jpg)
