Berdasarkan data capaian akses sanitasi, Sumatra Barat telah mencapai 75 persen, dengan masih terdapat tujuh kabupaten/kota yang belum mencapai status SBS, termasuk Pasaman Barat. Hingga saat ini, persentase akses sanitasi di Pasaman Barat mencapai 86 persen kepala keluarga yang telah menggunakan jamban sehat, dan 33,33 persen desa telah mencapai status SBS.
“Sebanyak 30 nagari telah mendeklarasikan status SBS pada Januari 2024, dan 15 nagari saat ini siap untuk diverifikasi. Namun, masih ada 45 nagari atau sekitar 14.000 kepala keluarga yang menjadi tugas kita bersama,” ujarnya.
Risnawanto menekankan pentingnya sinergi antara semua sektor, baik pemerintah maupun swasta, untuk mewujudkan Pasaman Barat sebagai Kabupaten SBS pada tahun 2024. Dukungan pemerintah, terutama dalam pendanaan infrastruktur, telah terbukti mempercepat proses menuju SBS.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa masih banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepemilikan sarana sanitasi. “Jika tidak segera ditindaklanjuti dengan penyediaan sarana, perubahan perilaku di masyarakat bisa kembali menurun. Oleh karena itu, dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk mempercepat dan mendorong perubahan perilaku yang telah terjadi, mengingat keterbatasan ekonomi, sosial, budaya, dan geografis,” tutupnya. (end)
