BALAI BARU, METRO – Siswa SMA 5 Padang melakukan aksi demo usai upacara bendera, Senin (11/3) di lapangan sekolah tersebut. Para siswa meminta agar kepala sekolah yang saat ini menjabat, Yenni Putri mengundurkan diri dengan 18 alasan.
“Kami meminta agar kepala sekolah mengundurkan diri dan diganti karena ada beberapa alasan kami,” ujar koordinator lapangan aksi, M Risko.
Ia memaparkan alasan mereka meminta kepala sekolah agar mengundurkan diri dari jabatannya. Yaitu, dikarenakan kepala sekolah tersebut tidak mementingkan kepentingan sekolah. Diantaranya, dalam surat terbuka yang disebarkan dan ditandatangani Ketua OSIS, Iqbal Marizaldi dan Ketua MPK, Fiqi Nugraha menyatakan bahwa sekolah mereka sudah tidak kondusif.
“Kepala sekolah lebih mengutamakan kegiatan yang namanya pribadi terangkat ditimbang nama sekolah, prestasi akademik SMA 5 Padang menurun di saat kepala sekolah Yenni Putri menjabat. Kemudian siswa di haruskan memungut uang komite ke semua kelas,serta disaat adanya kegiatan ekstra kurikuler tidak didukung dengan dana,” terangnya.
”Beberapa hal lainnya yang disampaikan kebijakan kepala sekolah berbelit-belit dan hanya melakukan pencitraan saja,” lanjutnya menyampaikan.
M Risko juga menambahkan, jika Kepsek SMA 5 Padang ini tidak segera diganti, seluruh siswa SMA 5 akan lakukan mogok belajar. “Kalau kepala sekolah tidak diganti, kita semua akan melakukan mogok belajar,” tegasnya.
Ia mengatakan, jika pemerintah menginginkan mereka belajar, maka Yenni Putri harus diganti.
“Jika orang Dinas Pendidikan ingin kami kembali beajar, maka kepala sekolah harus diturunkan,” lanjutnya.
Kepala SMA 5 Padang, Yenni Putri mengatakan, terkait uang komite yang tidak transparan yang disampaikannya siswa, bahwa dirinya tidak ada mengumpulkan uang komite itu dari Juli hingga Desember 2018. Sebab, yang mengelola adalah komite sekolah, bukan dari sekolah.
Kemudian terangnya, dan untuk pembiayaan bagi siswa yang ikut kegiatan ekstra kulikuler, diakuinya memang ada anak-anak meminta bantuan.
“Tetapi dikarenakan uang tidak ada, ya mau gimana lagi. Namun anak-anak tetap ngotot mau ikut, ya udah, saya minta surat izin dari orang tuanya baru kami keluarkan surat izin dari sekolah,” jelasnya.
Melihat aksi yang dilakukan oleh ratusan siswanya, Yenni senang. Ini dikarenakan para siswa sudah berani kritis terhadap kebijakan sekolah.
“Sifat kritis yang dimiliki anak-anak bagus, semoga ke depannya bisa lebih baik. Terkait dengan isi dari aksi siswa saya, kita pihak sekolah menunggu hasil dari verifikasi Dinas Pendidikan Sumbar dulu untuk kelanjutanya,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumbar, Bustavidia yang menyempatkan hadir di SMA 5 Padang mengatakan bahwa persoalan ini akan segera ditindaklanjuti.
“Ya, sesuai dengan tuntutan yang diinginkan oleh siswa terkait pemberhentian Kepsek SMA 5, akan segera kita tindak lanjuti dulu, tidak mungkin kita langsung memberentikan kepsek kalau tidak melalui prosesnya,” katanya.
Bustavidia juga mengharapkan kepada siswa SMAN 5 agar tetap belajar seperti biasa. Apalagi siswa kelas XII pada Rabu mau ujian. Oleh karena ini, ia berharap dengan aksi yang dilakukannya sekarang tidak membuat anak-anak malas belajar.
“Sebab ujian besok adalah salah satu penentu bagi kelayakannya untuk lulus. Jadi saya minta tetap fokus belajar, untuk aspirasinya terkait kepala sekolah akan segera kita tindaklanjuti,” ungkapnya.
Salah Paham
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Burhasman Bur mengatakan, persoalan aksi demontrasi yang dilakukan oleh ratusan siswa-siswi di SMA 5 Padang untuk menuntut kepala sekolah memundurkan diri adalah salah paham saja.
“Kami sudah turun ke lapangan. Sudah dilakukan komunikasi dengan pihak sekolah. Ya hanya komunikasi saja yang tidak jelas itu. Karena tidak terkomunikasikan dengan baik jadinya salah persepsi sehingga siswa melakukan aksi demontransi,” kata Burhasman, Senin (11/3) saat dihubungi.
Sebagai antisipasi, Burhasman meminta kepala sekolah maupun guru dan siswa harus berkomunikasi untuk menghindari salah paham. Kepala sekolah dalam mengambil tindakan harus melakukan komunikasi dengan murid agar tidak terjadi konflik.
“Ya misalnya uang komite belum masuk, anak-anak sudah minta ikut acara-acara. Ya cara komunikasi saja yang perlu diperbaiki. Artinya, kepala sekolah harus menginformasikan kondisi-kondisi yang sedang dihadapi sehingga bisa dipahami,” ujar Burhasman.
Saat ditanya apakah Kepala Sekolah akan dicopot, Burhasman menegaskan, tidak bisa asal copot kepala sekolah. Sebab untuk melakukan mutasi ada aturannya. Dia berharap, persoalan demo itu menjadi bahan evaluasi bagi kepala sekolah.
“Kita lihat lah dulu seperti ke depannya. Masa sedikit masalah langsung diganti.. Tapi yang tadi itu hanya komunikasi saja yang tidak baik kok,” tegas Burhasman.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyayangkan, sikap dari siswa SMA 5 Padang. Siswa dinilai tidak menempuh cara-cara yang lebih baik ketimbang aksi demonstrasi.
Irwan mengatakan, untuk menyampaikan keluhan terhadap guru atau manajemen sekolah, siswa harusnya bisa melakukan mediasi melalui komite sekolah, melapor ke pengawas sekolah, ke kantor Dinas Pendidikan bahkan sampai ke pemerintah kota atau provinsi.
“Ini demo mestinya tidak harus dilakukan. Tidak mencerminkan kaum terdidik dan terpelajar. Demo, coret-coret itu kan tidak bagus. Demo tidak menyelesaikan persoalan,” kata Irwan. (heu/mil)
