Untuk pajak progresif biasanya dikenakan pajak 1,65 persen dari pokok pajak untuk kendaraan kedua. Kemudian 2,5 persen dari pokok pajak dan 3 persen untuk kendaraan ketiga. Begitu juga dengan untuk kendaraan berikutnya.
Keempat, Bapenda Sumbar bekerja sama dengan PT Jasa Raharja memberikan kebijakan membebaskan denda bagi bea asuransi. Jadi dalam masa pemutihan ini bagi wajib pajak yang membayar pajak juga tidak dikenakan denda asuran PT Jasa Raharja atau dikenal dengan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). “Kita sudah koordinasi dengan Jasa Raharja, juga ada pembebasan denda SWDKLLJ,” ulasnya.
Optimis Capai Target Pendapatan Daerah
Syefdinon mengharapkan dengan pemutihan pajak tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sumbar. Diungkapkannya, Bapenda Sumbar ditarget dapat menghimpun pajak kendaraan bermotor mencapai Rp860,2 miliar selama 2024.
Terhitung Agustus 2024, Bapenda sudah mencapai Rp505 miliar lebih. Artinya hanya tersisa Rp360,2 miliar. Dengan itu paling tidak dalam empat bulan tersisa Bapenda Sumbar harus menghimpun Rp85 miliar per bulan hingga Desember 2024.
Sementara untuk BBNKB, Bapenda Sumbar ditarget Rp399 miliar, kini sudah terealisasi Rp250 miliar. “Untuk BBNKB ini mudah-mudahan tercapai karena minat masyarakat membeli kendaraan baru masih tinggi,” ujarnya.
Lokasi dan Layanan Pembayaran
Untuk mendapatkan pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut berlaku untuk orang pribadi, badan dan pemerintah kabupaten dan kota. Tempat pembayaran juga tersedia pada semua tingkat layanan.
Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Gerai atau Mall dan Aplikasi SIGNAL.
Sementara untuk pembayaran BBNKB hanya dapat dilakukan dari kantor Samsat dan Ditlantas Polda Sumbar. “Untuk BBNKB memang hanya dapat dilakukan di Kantor Samsat, karena ada pemeriksaan lainnya pada kendaraan,”pungkasnya.(fan/adv)
