Jokowi juga memaparkan beberapa capaiannya selama periode kepemimpinannya. Pemerintahannya dapat membangun 366.000 Kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, dan 50 pelabuhan dan bandara baru.
Jokowi juga juga menyebutkan bahwa pemerintahannya dapat membangun 43 bendungan baru dan mewujudkan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru sehingga biaya logistik berkurang dari 24 persen menjadi 14 persen pada 2023.
Dirinya bersama Ma’ruf Amin mampu menurunkan tingkat pengangguran dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen dan memberikan perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah, salah satunya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintahannya juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 361 Triliun untuk Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun terakhir dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya mulai dari usia dini sampai lansia.
Prestasi lainnya yang diungkapkan Jokowi adalah pemerintahannya mampu mengambil alih aset yang selama puluhan tahun dikelola dan diambil manfaatnya oleh pihak asing seperti Freeport, Blok Rokan dan Newmont.
Jokowi menutup pidato kenegaraannya dengan menyampaikan permohonan maaf atas setiap hati, harapan dan keinginan yang tidak bisa diwujudkan oleh pemerintahannya.
Siangnya, acara Rapat Paripurna Istimewa dilanjutkan pada agenda kedua, yakni mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBD Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap yakni dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
“APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5%, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%.
Presiden Jokowi menekankan perlunya melanjutkan reformasi struktural, terjaganya kebijakan fiskal yang sehat, dan desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan yang dirancang fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. (hsb)
