SEBANYAK 35 orang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar terpilih masa jabatan 2024-2029 diambil sumpah dan janji jabatannya di Gedung Nasional Maharajo Dirajo Batusangkar Rabu (14/8).
Pengambilan sumpah dan janji dibacakan oleh Kepala Pengadilan Negeri Batusangkar Sylvia Yudhiastika SH, MH, dan diikuti oleh seluruh anggota dewan terpilih disaksikan langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Wakil Bupati Richi Aprian.
Tidak hanya pengambilan sumpa janji anggota, di momen rapat paripurna istimewa itu turut dilaksanakan pengumuman pimpinan sementara DPRD sekaligus serah terima jabatan dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara Anton Yondra dari fraksi Golkar ditandai dengan penyerahan palu dari Ketua DPRD lama Rony Mulyadi Dt. Bungsu.
Turut hadir menyaksikan Gubernur Sumbar diwakili Kepala Dinas Pariwisata, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala perangkat daerah, Mantan Bupati Tanah Datar sisa masa jabatan 2020—2021 Zuldafri Darma, Pimpinan BUMN, tokoh masyarakat dan ribuan simpatisan memadati gedung nasional Batusangkar.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra dalam sambutan tertulis Menteri Da-lam Negeri Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar menandai berakhirnya proses demokrasi lokal, sekaligus titik balik baru dalam penyelenggraaan pemerintahan, melalui agenda khusus pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilu anggota DPRD.
Disampaikan lagi, secara umum bangsa Indonesia telah melaksanakan 13 kali pemilu yang berjalan dengan relatif tertib dan tertib, oleh karena itu diucapkan terimakasih dan apresiasi Kepala seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusional di dalam pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu.
Mendagri berharap anggota DPRD terpilih masa jabatan 2024-2029 melangkah bersama mewujudkan janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. “Ini saatnya saudara harus berjanji siang dan malam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Tanah Datar,” katanya.
Lebih lanjut, anggota dewan juga dituntut mampu menunaikan kewajiban dengan baik sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yakni melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memperjuangkan segala kebutuhan dan tuntutan masyarakat ke dalam kebijakan publik dalam rangka kemajuan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah melalui 3 fungsi yaitu pembentukan peraturan daerah, penyusunan anggaran dan pengawasan.
