“Seluruh kabupaten/kota penghitung inflasi Provinsi Sumbar mengalami deflasi dengan Kabupaten Pasaman Barat mencatatkan deflasi tertinggi. Kabupaten Pasaman Barat mencatatkan realisasi deflasi sebesar -1,74% (mtm) pada bulan Juli, dibandingkan bulan Juni 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm),” tambahnya.
Sedangkan Kota Padang, kata Abdul Majid, mencatatkan deflasi -0,87% (mtm), dibandingkan realisasi inflasi pada Juni 2024 sebesar 0,08% (mtm). Kabupaten Dharmasraya juga mencatatkan deflasi sebesar -1 ,52% (mtm) dibandingkan Juni 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,56% (mtm). Kota Bukittinggi tercatat mengalami deflasi sebesar -0,60% (mtm), dibandingkan bulan Juni 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,22% (mtm).
“Komoditas utama yang menyebabkan deflasi adalah berbagai komoditas pangan serta tarif angkutan udara. Secara tahunan, seluruh kabupaten/kota IHK tersebut tercatat mengalami inflasi, dengan rincian dari tertinggi ke terendah Kabupaten Pasaman Barat sebesar 3,32% (yoy), Kota Bukittinggi sebesar 2,95% (yoy), Kabupaten Dharmasraya 2,48% (yoy), dan Kota Padang 2,11 % (yoy),” ujar dia.
Abdul Majid menegaskan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar terus berkamitmen untuk mengendalikan inflasi tetap terkendali dan berada di sekitar target 2,5±1 % (yay). Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan pada Juli 2024 antara lain melanjutkan penyelenggaraan pasar murah di berbagai kabupaten/kota.
Selanjutnya penyelesaian dan pembukaan kembali akses jalan utama yang terdampak bencana pada tanggal 21 Juli 2024, sesuai dengan target yang ditetapkan, untuk menjaga kelancaran distribusi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harga dan ketersediaan pasokan. Pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersial oleh BULOG. (rgr)
