Untuk itu, lanjutnya, Fraksi PPP-NasDem meminta keseriusan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya kepada dinas terkait (PSDA) untuk mengatasi hal ini sesegera mungkin karena ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Fraksi PPP-NasDem berharap agar semua proyek yang didanai dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) benar-benar dioptimalkan pengerjaan dan tetap memperhatikan kualitas bangunannya.
Fraksi PPP-NasDem meminta Pemerintah Daerah segera melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dan sudah dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2024 yang lalu. Meminta kepada Pemerintah Daerah pada APBD Perubahan agar tidak menganggarkan kegiatan fisik dan belanja modal yang sifatnya ditenderkan mengingat waktu yang sangat singkat.
Fraksi PPP-NasDem meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar memerintahkan ketua TAPD untuk memaksimalkan Pendapatan Daerah dan menyisir/menunda kegiatan-kegiatan OPD yang tidak urgen khususnya pada belanja barang dan jasa, mohon tanggapannya.
Khusus di Dinas Pendidikan, Fraksi PPP-NasDem meminta alokasi anggaran diarahkan untuk menambah sarana prasarana yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan. Jangan hanya memperbanyak pertemuan-pertemuan, seminar-seminar yang kurang bermanfaat dan tidak berpengaruh langsung terhadap naiknya kualitas pendidikan. Mohon penjelasan saudara gubernur.
Ada pun pada belanja tak terduga, Fraksi PPP-NasDem setuju agar mengalokasikan anggaran yang seminimalnya sesuai dengan petunjuk dari Kemendagri. Sehingga nanti dalam pelaksanaan APBD Perubahan yang waktunya sangat singkat akan lebih lancar.
Di Tua Pejat Mentawai, belum memiliki Ambulance Laut, yang mampu melayani dan menangani masyarakat yang sakit atau kematian. Baik antar pulau dalam daerah Mentawai maupun antara Mentawai dengan Ibu Kota Provinsi Sumbar Kota Padang.
“Masyarakat harus menyewa antara 15 sampai 20 Juta rupiah untuk ini. Masyarakat belum atau tidak mampu untuk membayar yang semahal itu. Apakah ini harus disediakan oleh Bupati dengan APBD nya atau oleh Gubernur dengan APBD provinsinya, mohon penjelasannya,” ungkapnya. (hsb)
