Jumlah itu untuk pengerjaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Pessel senilai Rp9,7 miliar. Kemudian untuk PAMSIMAS di Pessel senilai Rp10,6 miliar. Total untuk penanggulangan bencana di Pessel Rp20,3 miliar.
Kemudian untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Bukittinggi. Usulan tersebut untuk penanganan sektor air minum Rp58 miliar lebih. Sektor prasarana strategis senilai Rp15,7 miliar.
Untuk sektor penataan bangunan Rp18,7 miliar, sektor sanitasi (pendukung pemukiman hunian tetap relokasi bencana) Rp4,5 miliar. Sektor pengembangan kawasan pemukiman Rp10 miliar, manajemen kontruksi Rp5,5 miliar dan sektor penyediaan perumahan Rp21 miliar.
Sementara itu, rekapitulasi pekerjaan penanganan darurat bencana alam banjir lahar dingin, banjir bandang dan longsor mencapai Rp142,1 miliar. Untuk penanggulangan ini akan ditindaklanjuti dengan dana DSP BNPB.
Jumlah itu terdiri dari penanganan jalan dan jembatan. Yakni, jalan Batu Sangkar-Ombilin di Tanah Datar sebesar Rp7,7 miliar, Jembatan SMA 1 Sumbar, di Kota Padang Panjang (Rp7,7 miliar). Berikutnya, ruas jalan Batu Kerambil-Batu Sangkar (Rp9,2 miliar), Jalan Lubuk Basung-Sei Limau (Rp1,2 miliar), Jalan Baso-Batu Sangkar (Rp119 juta).
Selanjutnya, Jalan Matur Palembayan (Rp740 juta), Pangkalan Sialang-Gelugur (Rp1,5 miliar) dan Manggopoh-Padang Luar (Rp35 miliar).
Untuk sektor Sumber Daya Air (SDA), pembangunan Daerah Irigasi Bandar (DI) Durian di Kabupaten Agam sebesar Rp3,5 miliar, DI Bandar Muka Air di Tanah Datar (Rp1,5 miliar), DI Bandar Gadang Darek di Tanah Datar (Rp2,5 miliar), DI Bandar Jambu di Tanah Datar (Rp2,5 miliar), DI Baramban III Lurah di Agam (Rp1,5 miliar).
Selanjutnya penanganan DI Batang Selo di Tanah Datar senilai Rp12 miliar, DI Batang Gumarang di Agam (Rp1 miliar), DI Batang Sianok di Agam (Rp1,5 miliar), DI Batang Ipuh di Padang Pariaman (Rp1,5 miliar), normalisasi Sungai Batang Aia Katik di Agam (Rp5 miliar), rehabilitasi cekdam Batang Malana di Tanah Datar (Rp15 miliar) dan normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Batang Sianok di Bukittinggi (Rp25 miliar). Termasuk penanganan DI dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Padang Panjang senilai Rp5,7 miliar.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar, Rifda Suriani mengatakan, sudah mengirimkan surat terkait dana-dana yang dikelola balai-balai Kementerian PUPR. “Jadi usulannya sudah dimasukkan. Kemudian dari kementerian terkait meminta rekomendasi.
Rifda mengungkapkan salah satu sektor yang akan dikerjakan oleh Balai Kementerian PUPR adalah perumahan. Untuk itu, Gubernur Mahyeldi memberikan rekomendasi untuk balai-balai melalui BNPB.
“Kita memberikan rekomendasi dari Pak Gubernur, bersama BNPB. Karena Pak Gubernur ini cepat ditindaklanjuti, maka Pak Gubernur langsung menyerahkan rekomendasi itu ke BNPB yang nantinya juga diteruskan pada Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Hadir mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, antara lain, Plt. Kepala Dinas PSDABK Sumbar, Liwanto; Kalaksa BPBD, Rudy Rinaldi; perwakilan Kepala Dinas BMCKTR, Kepala Dinas Perkimtan, Rifda Suriani; Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim. (AD.ADPSB)
