PADANG, METRO – Masalah utang negara, pemerintah dan BUMN menjadi bagian dari polemik yang muncul di tengah masyarakat, jelang pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini.
“Masalah utang masalah ekonomi-politik. Namun, tidak berarti diskursus mengenai utang, dapat dilakukan secara serampangan. Berbagai jenis utang, utang luar negeri Indonesia (utang negara), utang pemerintah, dan utang BUMN, harus dibahas secara tertib, sesuai dengan definisi operasionalnya masing-masing,” ujar Dr. Revrisond Baswir, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UGM, saat bersilahturahmi dengan Pimpinan dan Mangement BNI Wilayah Padang dan Pimpinan Media Cetak dan Elektronik, Senin (5/3) di Hotel Grand Inna Muara Padang.
Lebih lanjut, Komisaris Independen pada PT BNI ini menambahkan, analisis terhadap utang negara dan pemerintah ini, harus dilakukan secara tepat dengan metode yang sahih. Jika tidak, diskursus mengenai utang sangat mudah berubah menjadi hoaks.
Revrisond menilai, kategori utang perlu dijelaskan dalam menjawab polemik yang muncul di tengah masyarakat. Utang luar negeri menurutnya, mencakup pinjaman luar negeri, berupa utang bilateral/multilateral, fasilitas kredit ekspor, utang komersial, leasing dan surat berharga negara. Surat berharga negara yang dimaksud adalah yang diterbitkan di luar maupun di dalam negeri, yang dimiliki oleh bukan penduduk.
Sementara, utang pemerintah meliputi utang yang berasal dari pemberi pinjaman dalam negeri, dan surat berharga negara yang dimiliki oleh penduduk. Revrisond sedikit mengungkapkan fakta yang bersumber dari BI dan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, bahwa, utang luar negeri Indonesia yang meliputi utang pemerintah dan perusahaan, pada tahun 2018 lalu mencapai angka 359, 7 miliar USD. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 lalu, yang jumlahnya 293,3 miliar USD.
Sementara, utang pemerintah yang meliputi pinjaman dan surat berharga negara, pada tahun 2018 mencapai Rp4.418 triliun meningkat dibandingkan tahun 2014 yang jumlahnya sebesar Rp2.609 triliun.
Berdasarkan LKPP dan Nota Keuangan 2019, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah tahun 2018 sebesar Rp71,2 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, sebesar Rp83,8 triliun. Sedangkan tahun 2019 ini, sebesar Rp58, 9 triliun.
Pelunasan dan penerusan pinjaman luar negeri pemerintah tahun 2018 sebesar Rp75 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang jumlahnya sebesar Rp15,2 triliun. Sedangkan tahun 2019 ini, pelunasan dan penerusan pinjaman luar negeri pemerintah sebesar Rp86,3 triliun.
Revrisond mengungkapkan, pinjaman luar negeri pemerintah periode 2015 hingga 2019, hanya meliputi utang bilateral, utang multilateral, fasilitas kredit ekspor, utang komersial, leasing dan tidak termasuk surat berharga negara yang dimiliki oleh bukan penduduk.
Sementara berdasarkan rasio utang, meliputi utang luar negeri pemerintah, bank sentral dan dunia usaha. Batasan utang luar negeri yang sehat adalah sebesar NPV 150 persen terhadap ekspor. Sedangkan utang pemerintah meliputi utang dalam negeri dan utang luar negeri, dengan batas maksimum utang pemerintah menurut UU No17 tahun 2003, adalah sebesar 60 persen PDB.
Revrisond menilai kampanye negatif mengenai utang sebagian besar mengandung unsur hoax. Dalam melakukan analisis mengenai utang, yang utama bukanlah besaran nominal, melainkan rasio relatif yang dihitung dengan formula tertentu. Rasio utang pemerintah masih berada dalam rentang yang wajar. Bahkan, nisbah IPP terhadap utang pemerintah meningkat dari 49 persen tahun 2014, menjadi 65 persen tahun 2017. Rasio utang luar negeri terhadap ekspor yang agak tinggi terutama dipicu oleh terjadinya penurunan ekspor.
Menurut Revrisond kinerja keuangan BUMN secara umum relatif baik, sedangkan kinerja keuangan Bank BUMN tergolong sangat baik. Revrisond menilai kampanye negatif mengenai utang BUMN dilakukan oleh jaringan kapitalisme internasional serta ditumpangi oleh sebagian politisi dengan tujuan berbeda. Karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini, terbukti jauh lebih kuat daripada 1998, perekonomian Indonesia pada 2019 akan tetap stabil dan berpeluang untuk berkembang lebih baik.
Wakil Pemimpin Wilayah BNI Padang, Iwan Affandi, mengatakan, Revrisond seorang pakar ekonomi dari UGM sangat aktif memberikan perhatian kepada ekonomi kerakyatan. Revrisond juga banyak menulis buku, termasuk buku terkait koperasi. Melalui silahturahmi Management BNI dengan awak media massa, Iwan berharap media menjadi mitra strategis BNI dalam menjalankan bisnis perbankan.
“Melalui media apa yang telah dilaksanakan BNI baik bisnis dan sosial dapat diinformasikan kepada masyarakat,” harapnya. (fan)
