Tahun 2025, Pendapatan Daerah Diprediksi 1,4 T

PDG. PARIAMAN, MERO–Bupati Padangpariaman Suhatri Bur kemarin sampaikan nota penjelasan tentang Rencana Kebijakan Umum Anggaran- Proritas Plafon Anggraan Sementara (KUA-PPAS)  Padangpariaman tahun 2025, pada agenda sidang paripurna penyampaian nota KUA-PPAS Padangpariaman tahun 2025.

Pada sidang yang di­pimpin Aprinaldi didampi­ngi Risdianto, dihadapan para anggota dewan yang terhormat, unsur Forkopimda, serta seluruh kepala perangkat daerah Suhatri Bur menyampaikan bah­wa dalam menyikapi dinamika perkembangan pembangunan kabupaten Padangpariaman ditahun mendatang, maka disusunlah rancangan kebijakan umum anggaran kabupaten Padangpariaman tahun 2025 yang merupakan implementasi dari hasil penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

Suhatri Bur melanjutkan bahwa kebijakan u­mum anggaran ini akan menjadi pedoman peme­rintah daerah dalam menetapkan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025. berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keua­ngan daerah.

Dijelaskannya bahwa formulasi kebijakan anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus tahunan perenca­naan pembangunan, sehingga perlu disusun dokumen kebijakan umum anggaran. “Ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan Padangpa­riaman tahun 2025,” ujar­nya.

Suhatri Bur mengatakan untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten Pa­dang Pariaman maka di­tetapkan tema RKPD kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025. “Percepatan pertumbuhan eko­nomi yang inklusif dan berkelanjutan” dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan gambaran kemajuan yang dicapai dalam tahun sebelumnya, serta tantangan yang akan dihadapi di tahun mendatang,” ujarnya.

Suhatri Bur juga menguraikan tentang prioritas pembangunan daerah Pa­dang Pariaman. Katanya, untuk tahun 2025 ditetapkan 7 prioritas pemba­ngu­nan daerah sebagai be­rikut peningkatan kualitas kehidupan beragama berlandaskan “adat basandi sya­rak, syarak basandi kitabullah, penguatan infra­struktur publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah, penguatan ketahanan ekonomi yang ebr­kualitas dan berkeadilan. peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan berketahanan sosial. Selanjutnay peningkatan ku­alitas pelayanan publik yang bersih, transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan da­sar dan peningkatan investasi dan kapasitas fiskal daerah.