Satu-satunya dari Provinsi Sumbar, Menteri PAN RB Resmikan MPP Tanah Datar

Menpan Abdullah juga berpesan kepada seluruh Bupati dan Walikota untuk dapat melakukan survei kepada publik melalui lembaga survei terhadap ke­puasan terhadap MPP. “Mu­dah-mudahan kedepannya status ke-15 Mal Pelayanan Publik yang kita resmikan ini tidak turun menjadi pelayanan terpadu satu pintu . Karena harapan kami ke depan Mal Pelayanan Publik da­pat berfungsi dengan baik, karena itu Saya minta kepada Bupati dan Wali Kota untuk melakukan survei kepuasan publik setiap e­nam bulan sekali,” ujar­nya

Sementara itu Plt. De­puti Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus mengatakan saat ini di Indonesia sudah ada 191 MPP Kabupaten/Kota yang di­res­mikan. “Dengan peres­mian 15 MPP hari ini, maka sudah ada 206 MPP yang ada di Indonesia menjadi 206 MPP,” sampainya.

Ditambahkan Akik Dwi Suharto Rudolfus, MPP lahir sebagai salah satu mo­del intervensi dan terobosan pemerintah dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan profesional. “Penyelenggaraan Mal pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh jenis pelayanan yang ada di sebuah pemerintah daerah ke dalam satu tempat dan terintegrasi dalam sebuah lokasi dan sistem,” pungkasnya.

Adapun 15 MPP yang diresmikan bersama a­dalah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Ta­nah Datar, Kabupaten Kampar, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Jombang, Ka­bupaten Mojokerto, Kabupaten Bima, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ka­bupaten Gunung Mas, Ka­bupaten Buton, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Luwu. (ant)