BERITA UTAMA

Peretas Pusat Data Nasional Minta Tebusan Rp132 Miliar

1
×

Peretas Pusat Data Nasional Minta Tebusan Rp132 Miliar

Sebarkan artikel ini
ILUSTRASI— Hacker saat melakukan peretasan.

JAKARTA, METRO–Pusat Data Nasional atau PDN yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ke­menkominfo) belum pulih hingga Senin (24/6). Sejak error pada Kamis (21/6) kemarin, artinya PDN tersebut yang bikin ricuh proses di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah mengalami gangguan selama empat hari.

Sebelumnya, ganggu­an server PDN yang memuat proses pendataan di Imigrasi itu diduga error karena serangan siber be­rupa ransomware. Dan benar saja, setelah beberapa hari diklaim tengah diperbaiki oleh Kemenkominfo, ternyata errornya PDN tersebut benar karena serangan ransomware.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Ab­rijani Pangerapan. Dirinya mengatakan kalau serangan siber ransomware terhadap server Pusat Data Nasional Sementara (PD­NS) berdampak pada 210 instansi pusat maupun da­erah di Indonesia.

“Data berdampak pada 210 instansi baik pusat atau daerah. Yang sudah pulih Imigrasi, LPKK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Kota Kediri, dan yang lain lagi proses. Harusnya bisa dipercepat pulihnya,” kata Semmy, sapaan karibnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/6).

Semmy menambahkan, ransomware yang me­nyerang ini merupakan jenis baru. Hal tersebut membuat penanganan pe­mulihan PDN jadi lambat. Selain itu, dikatakan juga bahwa pelaku serangan ransomware meminta tebusan sebesar USD 8 juta atau berkisar Rp 132 miliar lebih.

“Jadi memang jalan ke sana (meminta tebusan). Mereka (penyerang ransomware) minta tebusan USD 8 juta. Indikasi serangan pada Rabu (20/6) subuh. Kita telusuri dan temukan untuk masalah investigasi. Namanya juga varian baru, jadi kita perlu berkoordinasi dengan baik dan luar negeri,$ tandas Semmy.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian mengatakan setelah me­ngetahui kejadian di PDNS Surabaya pada 20 Juni 2024, dia langsung mengerahkan tim ke lokasi. Tujuannya, kata dia, guna membantu Kominfo dan Telkom Sigma yang mengelola PDNS.

“Jadi data-data ini disimpan di pusat data sementara. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan data internasional, pusat data nasional yang sekarang masih belum selesai. Jadi karena kebutuhan untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Kominfo pusat data sementara yang ada di Jakarta dan di Surabaya. Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya,” kata Hinsa. (jpg)