Gerak Cepat Pulihkan Bencana di Sumbar, Gubernur “Jemput Bola” Tindaklanjuti Bantuan Pusat

Hansastri mengung­kapkan, dukungan pena­nganan selama status tang­gap darurat dari peme­rintah pusat cukup besar. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M hadir langsung dan tinggal sekian hari bersama leng­kap dengan deputi di lokasi bencana. Juga ada kun­ju­ngan Presiden RI, Joko Wi­dodo (Jokowi) yang mem­bawa bantuan langsung kepada korban bencana.

Termasuk juga kunju­ngan sejumlah menteri. Yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Ma­nusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Pertanian, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, Menteri Per­tahanan. Termasuk juga kunjungan Ketua PMI, Ke­pala Basarnas, Kepala BM­KG, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Istri Panglima TNI dan Staf.

Operasi yang dilakukan selama bencana berupa, pencarian korban hilang, pemenuhan kebutuhan da­sar korban terdampak, pe­metaaan mengkaji pe­nye­bab dan dampak bencana, relokasi korban bencana. Juga dilakukan pemecahan batu di hulu sungai, pen­dampingan masyarakat, perbaikan infrastruktur, sinkronisasi data korban meninggal dan hilang de­ngan Basarnas dan Tim DVI Polri dan membentuk posko pendamping di Ista­na Bung Hatta Bukittinggi.

Tindaklanjut Penanganan Bencana

Upaya penanganan ben­cana meliputi, normalisasi sungai dan pembersihan material, perbaikan akses jalan ke Lembah Anai yang terputus, pembangunan jembatan bailey, demolis atau pemecahan batu uku­ran besar di hulu sungai.

Juga dilakukan modi­fikasi cuaca, trauma healing, merencanakan relokasi rumah di rawan bencana. “Rumah yang hanyut tidak dibangun lagi di lokasi yang sama. Tapi disediakan tem­pat baru. Atas permintaan dari pemerintah kabupaten, ada tanah aset Pemprov Sumbar yang layak dise­diakan, yakni di Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Aset tanah ini sudah dise­rahkan seluas 3,6 hektar untuk membangun 150 ru­mah yang bisa dibongkar pasang,” terangnya.

Termasuk juga kegia­tan memasang plang lara­ngan membangun di Lem­bah Anai. Dalam pena­nga­nan bencana juga meli­bat­kan masukan dari Forum Rektor dari 27 pergu­ruan tinggi di Sumbar, ba­nyak masukan strategis. “Ter­masuk juga libatkan maha­siswa KKN,” terangnya.

Untuk tindaklanjut pe­nanganan bencana ini, Gu­bernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, terang Han­sastri juga sudah menemui Komisi V DPR RI mengu­sulkan dukungan bantuan untuk penanganan benca­na jangka panjang. Terma­ suk juga ada kunjungan Komisi IV DPR RI ke Sumbar.

Sesuai usulan yang dia­jukan Gubernur Sumbar kepada Komisi V DPR RI dan Presiden RI Jokowi, untuk penanganan benca­na jangka panjang, diren­canakan dibangun 56 sabo dam. Juga akan dibangun alat early warning system (EWS) Gunung Marapi.

Tindaklanjut lainnya penanganan pascaben­cana juga dilaksanakan normalisasi empat sungai dan empat daerah irigasi. Normalisasi sungai dilak­sanakan oleh Balai Wila­yah Sungai Sumaera (BWSS) V.  Juga ada perbaikan tujuh ruas jalan nasional oleh Balai Pelaksana Jalan Na­sional (BPJN) dan juga ada pena­nganan 46 titik longsor.

Kepala BWSS V M Dian Almaruf mengatakan, pem­bangunan sabo dam sudah masuk RPJM nasional. Ang­garan yang dipersiapkan Rp1,4 triliun. “Sudah dica­nangkan. Tinggal lagi pe­lak­sanaanya,” terangnya.

Sabo dam yang bakal dibangun di 56 titik itu ter­sebar di Kabupaten Agam, Limapuluh Kota dan Tanah Datar. “Jumlahnya belum pasti. Tapi lebih banyak di Tanah Datar. Ada 25 sungai akan dipas ang sabo dam,” ungkapnya.

Khusus perbaikan jalan terputus di Lembah Anai, Hansastri menambahkan, waktu pelaksanaan pe­ngerjaannya 69 hari kerja. Diperkirakan selesai 21 Juli 2024. Sementara progres perbaikan jalan selama masa tanggap darurat di 13 titik, saat ini bobot penger­jaannya sudah mencapai 11, 51 persen.

Kepala Dinas Peterna­kan Sumbar, Sukarli me­ngatakan, pihaknya juga sudah mengajukan usulan bantuan ke Kementan, na­mun sampai saat ini untuk pengantian ternak terdam­pak bencana belum ada alokasi anggarannya. Hal ini dikarenakan fokus Ke­men­tan saat ini perbaikan lahan pertanian, untuk men­dukung ketersediaan pangan, khususnya tana­man pangan.

U­ntuk Pemprov Sum­bar, bagi peternak yang tergabung dalam kelom­pok ternak, menjadi prio­ritas untuk difasilitasi tahun depan sesuai usulan peme­rintah kabuoaten/kota.

Sementara, Kepala Di­nas Kesehatan Sumbar, dr Lila Yanwar melalui Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah mengatakan pihaknya melakukan kajian cepat krisis kesehatan (ra­pid health assesment) ber­sama dinas kesehatan ka­bupaten/kota. Pihaknya juga menurunkan Tim EMT  (emergency medical team) bersama Tim EMT ka­bu­ paten/kota.

“Kita juga mendirikan Pos Pelayanan Kesehatan di daerah yang terdampak bersama dinas kesehatan kabupaten/kota dengan melibatkan rumah sakit, organisasi profesi, PMI, NGO. Mendirikan HEOC di kabupaten/kota terdampak dengan pendampingan pusat krisis kesehatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Juga dilaksanakan pe­mantauan kesehatan dan pelayanan gizi pada ke­lompok rentan (ibu,bayi, anak balita, lansia) dan serta pelayanan kesehatan reproduksi, melakukan sur­­veilans penyakit berpotensi KLB. Selain itu juga me­lakukan pemantauan ke­tersediaan sarana bersih, melakukan uji bakterio­logis sampel air minum, pemantauan kesehatan keliling (kesling). Terutama di dapur umum dan tempat pengungsian, pe­nyem­pro­tan desinfektan.

Juga memberikan ban­tuan berupa obat obatan, PMT balita dan ibu hamil dan kantong mayat. Selain itu mobilisasi pela­yanan kese­hatan, memberikan edukasi PHBS di pengung­sian, mela­kukan pelayanan trauma healing/ pendam­pingan psi­kososial. (AD.ADPSB)