“Pemilihan nanti akan dilangsungkan di 37 provinsi, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu di 415 kabupaten dan 95 kota, kecuali 1 kabupaten dan 5 kota administrasi di Jakarta,” ujarnya.
Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu menjabarkan soal persebaran anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan dan pengamanan pilkada serentak. Dia menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima total anggaran sebesar Rp 28,76 triliun untuk keseluruhan wilayah. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menerima anggaran sebesar Rp 8,63 triliun.
Pada bidang pengamanan pilkada, Suhajar menyampaikan, TNI menerima anggaran sebesar Rp 377,62 miliar. Sementara Polri menerima anggaran sebesar Rp 898,57 miliar. (*/rom)
