Angka prevalensi stunting Kota Padangpanjang, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencapai 15,8 persen, turun 1 persen dari 16,8 persen pada tahun 2022.
Penurunan ini masih belum memenuhi target nasional 14 persen. Oleh sebab itu diperlukan upaya ekstra tahun ini yang merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Plh Winarno mengatakan, penurunan yang ingin dicapai pada 2024 adalah 1,8 persen, hampir dua kali lipat dari capaian 2023. Untuk mencapai itu diperlukan upaya yang setidaknya juga dua kali lipat dari 2023.
Adapun strategi jangka pendek, fokus mengintervensi anak stunting agar keluar dari status stunting. Caranya dengan memastikan anak stunting mendapatkan asupan gizi cukup melalui berbagai program, seperti Basunting (Bapak Ibu Asuh Anak Stunting-red), Dapur Sehat dan lainnya.
Kemudian strategi jangka panjang, melakukan program pencegahan sedini mungkin. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Meningkatkan penyuluhan pola asuh. Meningkatkan akses dan kualitas air minum dan sanitasi. Serta meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar diwakili Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting, Dafid Arga, mengapresiasi Pemko Padangpanjang melaksanakan kegiatan Rakor TPPS. Menurutnya hal ini merupakan wujud nyata keseriusan Pemko menurunkan angka prevalensi stunting.
Dirinya berharap konvergensi Kota Padangpanjang semakin kokoh guna menurunkan angka stunting, dengan melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja TPPS Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan. Semua harus dibahas pada forum koordinasi TPPS.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA, Drs. Osman Bin Nur, M.Si menyampaikan tiga hal yang mesti diperhatikan terhadap pencegahan stunting. Yaitu perbaikan pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih.
“Seringkali masalah non kesehatan menjadi akar permasalahan stunting. Baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan serta masalah degradasi lingkungan,” sebutnya.
Pada saat itu juga dilaksanakan penyerahan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) untuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kelurahan Ngalau dan Kelurahan Pasar Baru dari BKKBN Provinsi Sumbar. Dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting. (rmd)
