Hal yang disepakati peserta diskusi tersebut. Pertama, Bupati dan Wali Kota yang daerahnya terdampak pembangunan jalan tol siap membantu pembebasan lahan dan melaporkan perkembangannya secara berkala kepada Gubernur.
Kedua, perguruan tinggi bersedia mengerahkan mahasiswanya untuk membantu sosialisasi kebijakan pemerintah terkait kebencanaan, baik mitigasi maupun penanganan bencana kepada masyarakat, di bawah koordinasi BPBD.
Ketiga, Pemprov Sumbar melibatkan perguruan tinggi melakukan assessment atau identifikasi dan analisis situasi untuk perencanaan kebijakan kebencanaan di Sumbar. Keempat, seluruh pihak berkomitmen melaporkan hasil assessment dan validasi data tersebut kepada Presiden Jokowi. “Hasilnya kita laporkan bersama kepada Presiden,” ungkap Mahyeldi.
Hadir dalam diskusi tersebut, rektor perguruan tinggi di Sumbar, Bupati dan Wali Kota yang daerahnya terdampak bencana dan dilalui tol, Wagub Sumbar, Audy Joinaldy Sekdaprov Sumbar, Kepala BPJN Sumbar, Kepala BWSS V. Juga hadir Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar dan Anggota Dewan Pakar Percepatan Pembangunan Sumbar serta Kepala OPD Pemprov Sumbar. (AD.ADPSB)
