Kritik Revisi UU Kementerian Negara, Perludem: Elitis untuk Menjamin Bagi-bagi Kue Gerbong Pilpres

Badan Legislatif (Baleg) DPR sebelumnya menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Ne­gara, menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU ten­tang Kementerian Ne­gara, di gedung DPR, kom­pleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).

“RUU Kementerian dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Namun demikian, Panja me­nye­rahkan keputusan kepada pleno apakah RUU yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima,” kata Ketua Panja RUU Kementerian Negara, Achamd Bai­dowi dalam rapat pleno Baleg DPR RI.

Selanjutnya, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas meminta persetujuan anggota Baleg atas laporan Panja tersebut. “Laporan Panja bisa kita terima?,” tanya Supratman. “Diterima,” jawab seluruh peserta rapat yang dilanjutkan ketu palu oleh Supratman.

Dalam rapat pleno itu, Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Baidowi alias Awiek mengungkapkan tiga poin revisi Undang-undang nomor Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Ne­gara.

“Materi muatan RUU Perubahan Kementerian Negara yang telah diputuskan secara musyawarah mufakat yaitu sebagai beri­kut: pertama, penjelasan Pasal 10 dihapus; kedua perubahan Pasal 15; dan penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan­(un­dang-undang di Ketentuan Penutup,” papar Awiek.

Sementara, Pasal 15 RUU tentang Kementerian Ne­gara menyebutkan, ‘jum­lah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dite­tapkan sesuai dengan ke­bu­tuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan’.

Sebagaimana ketentuan dalam konstitusi, lanjut Awiek, dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, pre­siden dibantu oleh men­­teri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pem­­bubaran kementeriannya diatur dalam Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Ne­gara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi serta kebutuhan Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif,” pungkas Awiek. (jpg)