PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan langkah dalam upaya meredam kenaikan harga sembako pascabencana banjir bandang yang melanda tiga daerah di Sumbar pada Sabtu (11/5) lalu.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah, menyebut salah satu langkah antisipasi adalah memasok kebutuhan pangan strategis dari luar daerah jika ada sinyal kenaikan harga. Hal itu penting karena daerah terdampak bencana, yakni Tanah Datar, Agam, dan Padang Panjang merupakan wilayah sentra hortikultura.
“Jika diperlukan, kita berencana untuk mendatangkan produk hortikultura dari Jambi dan Jawa Tengah,” katanya.
Ia berharap langkah yang disiapkan itu bisa menjadi solusi sehingga kenaikan harga pangan bisa diredam.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Sumbar, Syaiful Bahri menyebut pihaknya sudah melakukan mitigasi ketersediaan pasokan tiga komoditas strategis.
Masing-masing beras, cabai merah, dan bawang merah. Jika terjadi kenaikan harga beras, Bulog diminta melakukan operasi pasar. “Kita sudah komunikasi dengan Bulog. Stok beras mereka sangat mencukupi ada 21 ribu ton di gudang,” katanya.
Sementara untuk cabai merah, telah dilakukan kerjasama dengan perantau Minang yang berkecimpung dalam asosiasi petani dan pengusaha cabai merah Indonesia.
Mereka membantu mendatangkan cabai merah dari Magelang, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta. Kemudian juga ada kerjasama antar pedagang dari Berastagi, Sumatera Utara.
“Sampai saat ini harga cabai merah di pasaran masih stabil. Kalau ada peningkatan harga, kita datangkan dari luar,” ujarnya.
Kemudian untuk komoditas bawang merah tidak terlalu dikhawatirkan. Sebab wilayah sentra di Kabupaten Solok masih masa panen.
Sementara terhadap komoditas sayur-mayur, Dinas Pangan mengimbau petani di wilayah yang tidak mengalami gangguan, seperti di Solok, untuk lebih mengutamakan menjual produknya ke pasar lokal daripada memenuhi permintaan luar daerah.
“Jangan semua dijual ke luar daerah. Misalnya kalau produksinya 100 ton, jual ke pasar lokal 50 dan ke luar daerah 50. Bantu juga daerah dalam kondisi saat ini,” katanya.
Pemko Antisipasi Kenaikan Harga
Sebelumnya, Pemerintah Kota Padang sudah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang. Rapat ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Padang Andree Algamar didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (15/5) lalu.
Andree Algamar menyampaikan, rapat ini bertujuan untuk mewaspadai dampak musibah bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Barat terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Padang.
“Bencana alam yang terjadi pekan lalu telah menyebabkan kerusakan jalan di lembah Anai dan tanah longsor di Sitinjau Laut. Jalan ini akses masuknya bahan kebutuhan pokok ke Kota Padang. Kita bergerak cepat jangan sampai nanti ada gangguan pasokan nantinya. Kita mengadakan rapat untuk mengetahui situasi terkini agar kita bisa melakukan langkah-langkah mitigasi,” ucap Andree.
Andree membeberkan, berdasarkan hasil rapat ini bahwa kondisi ketersedian bahan kebutuhan pokok seperti beras, cabe, telur, bawang, daging, gula, minyak goreng, dan bahan kebutuhan pokok lainya di Kota Padang masih dalam keadaan aman dan terkendali. Demikian juga dengan harga kebutuhan pokok tersebut juga masih relatif stabil.
“Dari musibah ini beberapa komoditi memang mengalami kenaikan harga seperti cabe rawit merah, telur ayam, sayuran sawi dan wortel. Untuk itu kami minta kepada dinas terkait agar melakukan mitigasi untuk mengatasi hal ini. Jangan sampai kita kecolongan dan menyebabkan terjadi kelangkaan dan inflasi,” pungkas Andree Algamar.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi menuturkan, saat ini Kota Padang memiliki ketersediaan beras sebanyak 2.200 ton, bawang merah 61 ton, bawang putih 41 ton, cabe besar 69 ton, cabe rawit 64 ton, daging sapi 53 ton, daging ayam 257 ton, gula pasir 207 ton, dan minyak goreng 240 ton.
Rapat ini turut dihadiri oleh Perwakilan Bank Indonesia, Bulog, Kepala Dinas Pangan dan Biro Perekonomian Sumbar, Badan Pusat Statistik (BPS) Padang, Inspektur, dan pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang. (fan/brm)
