Nota Penjelasan Wali Kota Atas LKPj 2023, PAD Dianggarkan Rp568 Miliar, Terealisasi 96 Persen

PDG. PANJANG, METRO–Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, me­nyampaikan Nota Penjelasan Wali Kota Padang Panjang atas Laporan Ketera­ngan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun 2023 pada Rapat Paripurna, di Ruang Sidang DPRD, Senin (6/5).

Penyampaian LKPj Wali Kota kepada DPRD ini merupakan salah satu ben­tuk kewajiban konstitusi yang harus dipenuhi wali kota pada setiap berakhirnya tahun anggaran. Dokumen LKPj ini disampaikan kepala daerah da­lam Rapat Paripurna DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada LKPj ini memuat tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023 beserta target dan realisasinya, baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, S.Kom di­dampingi Wakil Ketua, Yulius Kaisar dan Imbral, S.E ini, Pj Wako Sonny menyampaikan, Pendapatan Daerah dianggarkan Rp568.­394.580.757 dengan realisasi Rp549.­373.267.­510,40 atau 96,65%.

“Terdiri dari, pertama, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp111.360.­094.­521 dengan realisasi Rp101.­159.796.680,40 atau 90,84%. Kedua, Komponen Dana Perimbangan yang bera­sal dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, ditargetkan Rp453.­­424.­486.236 dengan realisasi Rp444.493.468.641 atau 98,03%,” sebutnya.

Ketiga, tambah Sonny, Pendapatan Daerah yang Sah, ditargetkan Rp3.610.­000.000 dengan realisasi Rp3.720.002.189 atau 103,05%. Yang terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Ting­kat Pertama atau FKTP Non BLUD.

Untuk Belanja Daerah, tambahnya lagi, ditargetkan Rp627.319.623.960 de­ngan realisasi Rp560.­604.­099.846,51 atau 89,36%. Belanja Daerah ini terdiri dari: Belanja Operasi, ditargetkan Rp537.381.490.455 de­ngan realisasi Rp500.526.­647.773,12 atau 93,14%. Belanja Modal, ditargetkan Rp89.296.523.005 dengan realisasi Rp60.005.­452.­073,39 atau 67,20%, dan Belanja Tidak Terduga, ditargetkan Rp641.610.500 de­ngan realisasi Rp72.000.­000,00 atau 11,22%.

Sedangkan Pembiaya­an Daerah terdiri atas Pe­nerimaan Pembiayaan, dianggarkan Rp59.925.­043.­203 dengan realisasi Rp58.­710.­083.114 atau 97,97% yang berasal dari Sisa Le­bih Perhitungan Anggaran Tahun lalu atau 2022. Sedangkan Pengeluaran Pem­biayaan Daerah, dianggarkan Rp1 miliar. Dengan demikian sisa le­bih pembiayaan 2023 adalah Rp47.479.250.777,89.

Bagian lain dari LKPj ini , merupakan informasi tentang Penyelenggaraan Uru­san Pemerintahan Da­erah, baik itu Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan. Juga memuat tentang capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Padang Pan­jang yang terus ber­gerak naik dari 78,78% pada 2022 menjadi 79,76% pada 2023. IPM kota ini berada pada urutan keempat dari 19 kabupaten/kota di Pro­vinsi Sumatera Barat dan termasuk dalam kategori tinggi.

“Pertumbuhan eko­no­mi pada 2023 berhasil tumbuh pada angka 4,84%, atau naik dari 2022 yang berada pada angka 4,39%. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, maka PDRB per Kapita juga mengalami peningkatan dari Rp70.732,08 menjadi Rp76.314,40,” ujar Sonny.

Terdapat dua Indikator yang capaiannya perlu dijadikan perhatian serius, yaitu Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Berdasarkan data BPS Padang Panjang, Angka Kemiskinan mengalami kenaikan dari 5,14% pada 2022 menjadi 5,24% pada 2023 atau naik 1,95%. Namun demikian capaian ini sudah jauh melampaui target RPJMD yang ditetapkan sebesar 5,65%.

Sedangkan Tingkat Pe­ngangguran Terbuka juga mengalami kenaikan dari 4,84% pada 2022 menjadi 5,49% pada 2023 atau naik sebesar 0,65%. Namun capaian ini sudah jauh me­lampaui target RPJMD yang ditetapkan sebesar 6,80%.

Sepanjang 2023 terdapat berbagai keberhasilan yang bisa menjadi kebanggaan bagi seluruh masya­rakat Kota Padang Panjang. Di antaranya Anugerah PPKM Award, penghargaan atas capaian Universal Health Coverage (UHC) tertinggi di Sumatera Barat, Swastisaba Wistara 7 kali berturut-turut, capaian stunting sudah melampaui target nasional yaitu 13,12%, BUMD Air Minum dengan kinerja terbaik di Sumatera Barat selama empat tahun berturut-turut (2020-2023).

Medali Emas atau Bhumandala Kanaka, pada Bhu­mandala Award atas inovasi WebGIS SIMPEL Perumdam Tirta Serambi dari Badan Informasi Geos­pasial (BIG). Top 45 Terpuji Inovasi Pelayanan Publik KIPP 2023 dari KemenPAN RB dan sejumlah penghargaan lainnya.

“Demikianlah Nota LKPj saya sampaikan. Mu­dah-mudahan substansinya dapat dijadikan sebagai informasi awal untuk pembahasan lebih lanjut. Se­hingga dapat melahirkan catatan strategis sebagai rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dae­rah dan tugas pembantuan serta penugasan di Padang Panjang untuk masa datang,” tuturnya lagi.

Ikut hadir Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E, impinan BUMN, BUMD, Kepala Kantor Kemenag, Drs. Alizar, M.Ag, kepala OPD, Ketua KPU, Puliandri, camat dan lurah di Kota Padang Panjang. (rmd)