“Selain itu dalam Raker APEKSI juga mendorong Pemerintah memprioritaskan perubahan iklim dan dampaknya dalam perencanaan pembangunan kota. Serta menyiapkan payung hukum yang memungkinkan adanya alternatif pembiayaan dan meningkatkan transparansi akses mekanisme infrastruktur di bidang lingkungan,” jelas Sonny.
Dalam sambutannya, Suhajar Diontoro mengatakan, setiap wali kota harus responsif terhadap setiap masukan dan saran dari masyarakat.
“Setiap masukan membangun dari masyarakat hendaknya segera ditindaklanjuti oleh wali kota. Agar pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik dan penuh transparansi,” ujar mantan Sekjen Kemendagri itu. (rmd)
