PAW Wali Nagari Gunung Padang Alai Dilantik

PADANGPARIAMAN, METRO – Pejabat Antat Waktu Walinagari Gunung Padang Alai, Muslim Nur dilantik dan pembacaan sumpah Camat V Koto Timur atas surat keputusan (SK) Bupati Padangpariaman. Pelantikan PAW walinagari yang baru menggantikan Pejabat sementara (Pjs) Aidinur yang menjabat selama 6 bulan.
Ketua Bamus Nagari Gunung Padang Alai Zahirman, menyampaikan agar walinagari yang baru dilantik supaya dapat memimpin nagari ini dengan baik. Kedepan membangun nagari secara bersama-sama baik lapisan masyarakat maupun lembaga yang ada dinagari itu sendiri.
Bupati Padangpariaman Ali Mukhni yang diwakili Kepala Dinas DPMD Padangpariaman, Erman mengatakan ada sebanyak tiga walinagari di Padangpariaman yang ikut pemilihan legislatif tahun 2019. Secara otomatis walinagari yang ikut itu melepaskan jabatannya. Nagari yang walinagarinya yang nyaleg itu diantaranya Nagari Padang Alai, Nagari Sungai Asam dan Nagari Ulakan. Pasalnya, ketiga nagari tersebut juga dilantik Pejabat Antar Waktu (PAW) yang sudah disepakati itu.
Ia menegaskan agar walinagari menggunakan dana desa atau nagari dari APBN harus tepat sasaran.
“Jangan gunakan dana desa semena-mena, gunakanlah sesuai aturan yang sudah ada,” kata Ali Mukhni.
Ia mengimbau nagari tidak berpatokan pada APBN saja, namun buatlah supaya dana desa yang masuk ke nagari dari berbagai sumber supaya bisa dikembangkan juga. Pasalnya, agar masyarakat bisa terlibat didalamnya untuk membangun nagari.
“Berdayakanlah lembaga yang ada dinagari supaya nagari tidak bekerja sendirinya, namun bekerja bersama dengan bergandengan untuk kemajuan nagari,” ujar Ali Mukhni.
Walinagari Gunuang Padang Alai yang baru dilantik, Muslim Nur mengatakan meskipun memimpin nagari hanya 1,5 tahun saja, namun akan melakukan perubahan dan gebrakan baru melalui program nagari. Ia menyampaikan, selama ini anggaran dinagari hanya dimanfaat sebagai bangunan fisik saja. Kedepan akan dirubah bagaimana dengan anggaran nagari juga bisa mengangkat perekonomian masyarakat setempat.
Tidak hanya itu saja, pemerintah nagari kedepan juga harus transparan terhadap dana APBN maupun APBD. “Masyarakat juga harus tahu kemana dana tersebut dipakai dan digunakan untuk apa, sehingga tidak ada keraguan lagi ditengah-tengah masyarakat,” ujar Ali Mukhni. (z)