Ditandai Penandatanganan Plakat Spesial oleh Gubernur, Sumbar Berikan 2 Sumbangsih Pengurangan Risiko Gempa dan Tsunami untuk Nasional

PADANG, METRO–Pada peringatan pun­cak Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Tahun 2024, Jumat (26/4). Pe­merintah Provinsi Su­ma­tra Barat (Pemprov Sum­bar) membe­ri­kan dua sum­bangsih kepada bangsa dan negara terkait upaya pengu­rangan risiko gempa dan tsunami.

Dua sumbangsih yang perta­ma kali ada di Indonesia tersebut diharapkan dapat diterapkan se­cara nasional di daerah yang me­miliki potensi gempa dan tsunami di Indonesia. Dua sum­bangsih tersebut yakni, penerapan bata­san landaan zona aman tsunami yang dinamakan blue line tsunami safe zone.

Kemudian juga ada sum­bang­sih alat peri­nga­tan dini atau Early Warning System (EWS) Inklusi yang men­jadi peringatan dini inklusi bagi masya­rakat yang me­ngalami gang­guan pen­dengaran.

Plakat spesial tersebut ditan­datangani langsung oleh Guber­nur Sumbar, Mahyeldi Ansharul­lah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suhar­yanto, S.Sos, MM serta diketahui Menteri Koordi­nator Bidang Pembangu­nan Ma­nusia dan Kebu­dayaan (Menko PMK), Mu­hadjir Effendy, saat peri­ngatan puncak HKBN di Gedung Youth Centre Ba­gindo Aziz Chan.

Gubernur Sumbar, Mah­yeldi Ansharullah me­nga­takan, gempa bumi dan tsunami merupakan anca­man serius. Dalam upaya me­ning­katan kesiapsiaga­an, Pemprov Sumbar telah dite­tapkan batasan landa­an blue line tsunami safe zone.

“Apabila terjadi gempa dan tsunami, maka ma­syarakat yang melakukan evakuasi horizontal harus mencapai batasan lan­da­an zona aman tsunami, yang ditandai dengan ada­nya marka informasi pe­tunjuk. Sementara masya­ra­kat yang berada di kawa­san blue line tsunami safe zone tidak perlu lagi me­lakukan evaluasi horizontal,” terang Mahyeldi.

Saat ini, marka blue line tsunami safe zone telah dipasang sebanyak 25 mar­ka di Kota Padang. Marka tersebut bertuliskan infor­masi berbunyi “Anda Se­dang Berada pada Kawa­san Perkiraan Aman Tsunami”.

Sementara, sumbang­sih EWS Inklusi bertujuan memaksimalkan EWS bagi masyarakat yang menga­lami gangguan pendenga­ran. Saat sirine peringatan dini EWS berbunyi, maka EWS Inklusi berupa lampu rotary berwarna merah akan menyala dengan si­nar cahaya yang berputar ke atas, sebagai penanda agar bagi kaum disabilitas segera melakukan eva­kuasi. EWS Inklusi ini telah di Padang yang berlokasi di depan Gedung Youth Centre Bagindo Aziz Chan.

Mahyeldi mengatakan, EWS Inklusi ini juga sa­ngat penting. Karena di Sumbar ada 17 ribu warga penyandang disabilitas. “Evakuasi gempa dan tsunami juga harus sentuh penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Dua sumbangsih ini menurut Mahyeldi mer­u­pa­kan sumbangan pemi­kiran dari Sumbar untuk ikut berkontribusi mem­bangun kesiapsiagaan ben­cana kepada bangsa dan negara ini.

Peringatan puncak HKBN Tahun 2024 diisi de­ ngan rangkaian kegiatan penanaman pohon di Pan­tai Purus Padang. Kemu­dian dilanjutkan peneka­nan sirine evakuasi gempa dan tsunami oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suhar­yan­to, S.Sos, MM, Menko PMK, Muhadjir Effendy, Gubernur Sumbar, Mah­yel­di Ansharullah dan Wali Kota Padang, Hendri Septa.

Penekanan sirine juga diikuti proses evakuasi gempa dan tsunami yang diikuti serentak oleh pu­luhan ribu warga Sumbar di Padang dan tujuh kabu­paten kota, 17 provinsi dan 30 kabupaten kota di Indonesia.

Rangkaian peringatan HKBN Tahun 2024 juga dilak­sanakan penyerahan bantuan dari BNPB kepada Pemprov Sumbar, berupa 4 unit motor trail untuk mitigasi bencana, tenda pengungsi (4 unit), tenda keluarga (40 unit) dan hy­ginekid (200 paket).

Menko PMK, Muhadjir Effendy mengatakan, tidak hanya fokus pada evakuasi horizontal saat gempa dan tsunami. Pemprov Sumbar juga harus mempersiapkan evakuasi vertikal. Muhadjir menilai, dengan ancaman potensi gempa dan tsunami yang masih besar, jumlah bangunan shelter yang digunakan untuk eva­kuasi vertikal masih sangat minim di Sumbar.

Muhadjir menyebut­kan, Sumbar termasuk pro­vinsi yang berada di bawah lempengan bumi. Kalau terjadi gesekan serudukan antar lempeng, maka terjadi yang namanya megathrust. Dua lempengan di dalam dataran bumi bertubrukan timbulkan efek getaran gempa di atas 8 SR. Di permukaan lapisan bumi terjadinya bencana dahsyat. Di laut terjadi tsunami. “Informasi gempa bumi ini bukan menakuti, tetapi agar kita harus memiliki kewaspadaan tinggi,” tegasnya.

Muhadjir menilai, jumlah shelter di Sumbar jauh dari cukup. Karena itu perlu diprogramkan melalui BNPB agar dilaksanakan pembangunan penambahan shelter.  “Harus ada upaya pencegahan. Kondisinya belum maksimal. Dengan terbatasnya shelter, ini yang harus disiapkan pemerintah,” terangnya.

Selain kekurangan shelter, Muhadjir juga menyinggung rehab-rekon  gempa 2009 silam, masih banyak yang belum tuntas. “Ada gedung perguruan tinggi swasta yang gedungnya masih mangkrak tidak diro­bohkan, tidak dilanjutkan dan  tidak ditempati,” ung­kapnya.

Muhadjir berharap Sum­bar dapat menjadi contoh yang baik bagi pro­vinsi lain. Terutama ba­gaimana merancang pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami dengan baik. Sehingga dapat menjadi contoh secara nasional dan internasional.

Tidak hanya potensi gempa dan tsunami, Sumbar merupakan contoh leng­kap seluruh bencana. “Kalau di sini dirancang betul dengan baik, maka kalau orang lain ingin tahu bagai­mana merancang dan menyiapkan pengurangan risiko bencana, maka datanglah belajar ke Sumbar. Sum­bar bisa jadi destinasi bencana belajar bencana,” terangnya.

“Saya menaruh harapan besar kepada Sumbar untuk menjadi daerah model dalam mengurangi risiko bencana tingkat nasional. Agar Sumbat dapat memberikan sumbangan mewujudkan Indonesia tangguh bencana,” harapnya.

Menindaklanjuti keku­rangan shelter di Sumbar tersebut, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, S.Sos.MM meminta kepada Gubernur Sumbar agar melakukan perhitungan kebutuhan shelter di daerah ini, dan dikordinasikan dengan BNPB.

“Jika memang shelte­r­nya belum cukup, anggaran terbatas, pemerintah akan bantu menambah shel­ternya. Termasuk juga latihan dan simulasi eva­kuasi bencana gempa dan tsunami di Sumbar. Ini sangat penting ditingkatkan, karena sampai saat ini tidak ada satupun alat yang bisa memprediksi terjadinya gem­pa dan tsunami serta ben­cana lainnya,” terangnya.

Peringatan Puncak HKBN Tahun 2024 juga dihadiri Perwakilan Kepala Basarnas, Kepala BMKG,  Perwakilan Kedutaan Australia untuk Indonesia, Forkopimda Sumbar, Kepala BPBD Sumbar, Rudy Ri­naldy, Kepala OPD Pemprov Sumbar, pejabat di lingkungan BNPB, perwakilan perguruan tinggi di Sumbar, NGO dan LSM dan Perwakilan BUMN serta BUMD. (AD.ADPSB)