Dia meneruskan pendidikan gratis, kesehatan gratis saat ini tidak menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun yang menentukan IPM adalah pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini seharusnya bisa diatur oleh eksekutif.
“Bagi saya kita harus mengejar optimalisasi birokrasi. Karena hal ini dapat meningkatkan IPM. Birokrasi yang nyaman dan yang bisa digantungkan hajat hidup orang banyak sangat dibutuhkan saat ini,” jelasnya.
Dia juga mengatakan untuk Pasaman ke depan yang bakal dilakukan nanti akan menslepet birokrasi, yang di sana ada like dan dislike. “Birokrasi yang bukan berdasarkan kinerja tapi dari bisik berbisik, itu akan kita slepet,” katanya.
“Yang akan kita slepet selanjutnya, dengan terbelenggunya
Pasaman dengan sumber pemasukan cuma dari APBD, sebenarnya saat ini Pasaman banyak memiliki sumber pamasukan di bidang energi. Misalnya geotermal dan pasir silika, dan ini bisa kita sinergikan dengan adanya birokrasi,” lanjutnya.
Donizar juga mengingatkan jangan sampai semua yang ada di Pasaman ini tidak termaksimalkan. “Kalau kita melihat hari ini, proses kita dalam mengambil kebijakan, banyak pembangunan yang terjadi tidak berkelanjutan, contohnya sekian banyak sungai menimbulkan bencana alam, misalnya saja pembangunan jalan di Kawasan Mapatunggul Selatan menimbulkan longsor, sehingga pembangunan yang berkelanjutan juga memikirkan dampak bencana ke depannya,” jelasnya.
Dia berharap dengan adanya forum ini menjadikan birokrasi yang kondusif. “Selagi pemuda tidak dekat politik, tidak mewarnai politik maka jangan berharap mimpi terlalu tinggi,” ungkapnya.
Acara ini juga dihadiri oleh salah satu Anggota DPRD Provinsi Sumbar yang berasal dari Pasaman lainnya yaitu Khairuddin Simanjuntak.
Dia juga berpesan hal pertama yang harus disentuh sebenarnya pendapatan per kapita. Kalau pendapatan per kapita sudah tinggi maka kebudayaan, pendidikan dan keagamaan akan bagus dengan sendirinya.
“Jadi ayo kita sentuh ini. Kepada para pemuda madi kita buat kelompok-kelompok yang dapat meningkatkan hal ini. Kalau kita lihat, para sarjana kita yang lulus lebih dari 10 ribu orang pertahun, namun masih banyak yang mengganggur. Inilah yang menjadi PR bupati nantinya. Karena pembuat kebijakan yang sampai ketingkat bawah ada di tangan bupati,” jelasnya.
“Kritik bagi kami adalah gizi untuk pengabdian ke masyarakat. Seandainya kita maju dan tepilih menjadi bupati maka kita akan bangun terlebih dahulu birokrasi yang damai dan sejuk,” imbuhnya.(rel/fan).
