JAKARTA, METRO–Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa partai yang dipimpinnya layak mendapatkan minimal lima kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, Airlangga berpendapat Golkar berkontribusi besar dalam memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, pernyataan Airlangga tersebut sangat wajar apabila dilihat dari perspektif politik. Menurut dia, pembagian kekuasaan atau power sharing biasa dilakukan sebelum dan setelah kemenangan dalam kontestasi politik.
Dia meyakini, sudah ada kesepakatan politik antara Airlangga dengan Prabowo apabila pasangan Prabowo-Gibran memenangkan pilpres 2024. “Saya meyakini sudah ada kesepakatan, mungkin Airlangga katakan itu dalam rangka ‘menagih’ apa yang telah disepakati diawal. Saya mendengar informasi dari internal Golkar sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 bahwa Golkar minimal mendapatkan lima kursi menteri, sehingga wajar ketika Airlangga ucapkan itu,” kata Ujang kepada wartawan, Rabu (20/3).
Ujang menilai sangat wajar jika Golkar mendapatkan lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran. Karena Golkar menjadi partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilu 2024.
“Kekuatan Golkar menjadi prioritas bagi Prabowo. Kenapa itu penting karena ketika pemerintahan berjalan kedepan lalu Golkar merasa aman dan nyaman di koalisi Prabowo-Gibran, maka Golkar akan habis-habisan dukung Prabowo,” ujarnya.
Namun justru sebaliknya, menurut Ujang, jika Golkar diberikan sedikit jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, maka partai berlambang pohon beringin itu akan bermain setengah mendukung, sehingga berefek tidak baik bagi Prabowo-Gibran.
Ujang pun meyakini, Prabowo akan berhitung cermat untuk memberikan kursi menteri bagi Golkar. Karena ketika salah ambil keputusan, maka bisa menyebabkan Golkar kecewa sehingga mempengaruhi internal koalisi.
“Prabowo akan berpikir bagaimana caranya agar Golkar nyaman dan dapat terakomodir. Koalisi Indonesia Maju kan ada Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, maka siapa partai yang menang pemilu maka mendapatkan jumlah kursi menteri yang proporsional,” ungkap Ujang.
Ujang mengingatkan, power sharing dan kesepakatan politik merupakan hal yang wajar khususnya dalam konteks pemenang kontestasi politik pasti akan bicara terkait siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana.
Karena itu, dia menilai sangat wajar ketika Airlangga menyampaikan pernyataan bahwa minimal Golkar mendapatkan lima kursi menteri.
“Pernyataan itu tidak wajar kalau Golkar suaranya kecil namun kenyataannya suara Golkar mengalami kenaikan signifikan,” pungkasnya. (jpg)
