PADANGPARIAMAN, METRO – Pemerintah Kabupaten Padangpariaman melakukan rotasi terhadap pejabat struktural eselon dua sebanyak empat jabatan yaitu, Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Jonpriadi.
Adapun pejabat yang dilantik yaitu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Hendra Aswara, Kepala Dinas Kesehatan Yutriadi, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Keberencana Daerah Aspinuddin dan Staf Ahli Arman.
“Mutasi dan rotasi adalah hal yang biasa. Dimanapun kita ditempatkan agar cepat menyesuaikan diri. Jalankan koordinasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi,” kata Jonpriadi saat serah terima jabatan di Aula Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, kemarin
Mantan Kepala Bappeda itu mengatakan bahwa jabatan merupakan titipan suatu amanah yang sewaktu-waktu bisa datang dan pergi. Untuk itu jaga kepercayaan pimpinan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab dalam menjalankannya.
”Sebelum menjadi Sekda, saya juga sering dirotasi dan dimutasi beberapa kali. Artinya, agar ada pengalaman dan menambah wawasan dalam menjadi pelayan bagi masyarakat” kata Jonpriadi.
Kepada pejabat yang dilantik, Sekda meminta agar pelayanan yang diberikan sesuai Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
”Pesan bupati bahwa tahun lalu kita sudah dinilai oleh Ombudsman, ada OPD yang sudah bagus dan ada yang belum. Tahun ini semuanya harus mendapat nilai hijau dari Ombusman,” kata pria kelahiran Pariaman tahun 1961 ini.
Sementara Kepala DSP3A Hendra Aswara mengatakan akan menidaklanjuti arahan Bupati Padangpariaman agar dinasnya lebih baik lagi dalam pelayanan.
”Tadi kita diskusi juga dengan pejabat yang lama terhadap pembenahan di DP3A. Program yang bagus kita lanjutkan dan yang belum kita akan evaluasi,” kata Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian.
Hendra akan bergerak cepat akan melakukan pembenahan terhadap front office yang akan dijadikan sebagai Loket layanan, Loket kemiskinan, Informasi Publik dan Pengaduan.
“Jaid masyarakat yang belum terdata miskin bisa kita layani, informasi penerima Program Keluarga Harapan, dan sebagainya. Kita sediakan juga ruang untuk pengaduan dan penanganan khusus pelecahan dan kekerasan. Tunggu inovasi dari DSP3A,” kata mantan Kabag Humas ini. (efa)
