PADANG, METRO–Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan bahwa penambahan reaktivasi jalur kereta api serta pengembanganan layanan transportasi udara sangat berarti penting bagi kemajuan daerah. Terlebih, Sumbar sangat serius dalam pengembangan sektor pariwisata, yang sangat bergantung pada kelancaran sarana prasarana transportasi.
Hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri pertemuan dengan agenda Pemetaan (Mapping) Isu Strategis Pengembangan dan Kebijakan Subsektor Transportasi Udara dan Perekretaapian di Sumbar, yang digelar oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Hotel Santika, Selasa (5/3).
“Kami menyadari bahwa antarkabupaten/kota di Sumbar serta menuju luar Sumbar, itu belum terhubung secara maksimal. Sehingga, pemetaan isu strategis kami harap bisa melahirkan kebijakan dan solusi konkrit. Pemprov Sumbar selalu siap mendukung upaya merealisasikan solusi tersebut,” kata Gubernur Mahyeldi.
Gubernur menyatakan, saat ini program reaktivasi jalur kereta api di Sumbar sudah berdampak baik bagi masyarakat, seperi jalur Padang-Pariaman yang telah terhubung sampai Stasiun Nareh. Namun demikian, pemaksimalan reaktivasi dipandang sangat diperlukan, baik jalur yang menghubungkan kota dan kabupaten di Sumbar, serta yang menghubungkan Sumbar dengan provinsi lain.
“Sekarang ada kendala jalur dari Pariaman ke Padang Panjang yang tampak cukup berat. Namun, solusi jenis kereta apinya tentu ada. Begitu pun jalur dari Padang Panjang ke Bukittinggi, terus ke Limapuluh Kota. Itu jalurnya ada. Begitu juga jalur dari Sumbar menuju Riau dan Sumut, serta jalur dalam Kota Padang agar kereta api bisa menjadi angkutan massal perkotaan. Terkait pembebasan lahan, Pemprov Sumbar siap menindaklanjutinya,” ucap Gubenur.
Sementara itu untuk pengembangan transportasi udara di Sumbar, Gubernur menyatakan bahwa Sumbar saat ini memiliki Bandara Internasional Minangkabau (BIM), dan Bandar Udara Mentawai (BUM) yang telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada akhir tahun 2023 lalu. Untuk ke depan, pengembangan layanan penerbangan disebut Gubernur sangat penting untuk disegerakan.
“Sumbar saat ini sudah melayani rute umrah dua kali dalam sepekan, selain itu kunjungan wisatawan asing ke Sumbar juga semakin baik, termasuk dari Australia. Oleh karana itu, kami menilai diperlukan penambahan layanan pesawat kecil seperti ATR, yang nanti bisa melayani penerbangan dari BIM ke BUM, serta dari BIM ke bandara-bandara yang terletak di provinsi tetangga,” ucap Gubernur lagi.
Fokus pengembangan subsektor transportasi, sambung Gubernur, sangat penting untuk mendukung pengembangan ekonomi Sumbar secara masif. Terlebih, Sumbar tengah fokus dalam pengembangan sektor pariwisata. Melalui pengembangan sektor ini, Sumbar diharapkan mampu beralih dari kelompok provinsi dengan fiskal menengah, menjadi provinsi yang masuk dalam kelompok fiskal tinggi.
“Saat ini kita menjadi provinsi dengan fiskal tertinggi dalam kelompok provinsi fiskal menengah. Kita perlu melihat Bali, Jogja, dan NTB, yang telah masuk dalam kelompok fiskal tinggi, berkat perkembangan sektor pariwisatanya. Tentu saja, upaya Sumbar mengembangkan sektor ini ke depan, sangat bergantung pada kelancaran transportasi,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Transportasi (BKT) melalui Sekretaris Badan (Sekban), Capt. Afirianto Suratno menyebutkan, bahwa dialog terbuka dalam pemetaan isu strategis subsektor transportasi sangat diperlukan untuk memperkuat pengambilan keputusan di bidang transportasi, termasuk di Sumbar.
“Kita berharap, melalui dialog ini, keputusan atas kebijakan yang akan diambil atau yang telah dilaksanakan akan semakin kuat. Terutama sekali demi mewujudkan Transportasi Nasional yang Andal, Terjangkau, Berkeadilan, dan Berkelanjutan di Sumbar,” ujar Afirianto.
Dalam pemetaan isu strategis itu, sambungnya, BKT Kemenhub ingin menangkap usulan-usulan untuk memperbaiki subsektor transportasi di Sumbar, melalui aksi-aksi yang bersifat inovatif dan transformatif. “Kami percaya, pertemuan ini akan dapat menghasilkan rekomendasi untuk melahirkan kebijakan yang solutif dan konkrit bagi pengembangan sektor transportasi di Sumbar,” ucapnya lagi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar; sejumlah pejabat Kemenhub RI; Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Dedy Diantolani; sejumlah Kepala Instansi Vertikal Kemenhub RI di Sumbar; Sejumlah Akademisi dan Pejabat Perguruan Tinggi, hingga unsur pimpinan sejumlah perusahaan swasta dan BUMN di Sumbar. (fan)
