“Kami mewanti-wanti hal ini. Jangan sampai salah hitung, antara SK dan fakta lapangan harus ada kesesuaian. Jangan ada partai yang dirugikan dan diuntungkan,” kata saksi dari Partai Perindo, Andi.
Sementara saksi partai Gerindra Sumbar, Rony justru meminta KPU Sumbar untuk menskor pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 di tiga kota yang disebutkan.
Dia juga meminta agar KPU Sumbar untuk membereskan persoalan perbedaan jumlah surat suara yang diterima berdasarkan SK KPU RI dengan jumlah surat suara yang digunakan oleh KPU di tiga kota itu saat pemilihan kemarin.
Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan, tahapan penyelenggaraan Pemilu sudah berlangsung sejak 20 bulan lalu. Selama tahapan tersebut, banyak dukungan terhadap KPU dalam melaksanakan tahapan untuk kesuksesan Pemilu Serentak 2024. Apalagi saat tahapan pengiriman logistik ke semua TPS yang berada di pelosok negeri yang sulit diakses kendaraan.
“Dalam mengantarkan logistik pemilu, banyak pihak yang ikut membantu. Baik dalam melintasi pulau, rimba, sungai serta lokasi-lokasi terisolir yang tentunya melibatkan banyak pihak,” kata Surya Efitrimen.
Surya Efitrimen berharap semua pihak, termasuk peserta pemilu dan Bawaslu untuk saling mencermati proses rekapitulasi yang akan berlangsung hingga 5 Maret. Tentunya, setelah selesainya rekapitulasi perolehan suara tingkat TPS, Kecamatan dan semua kabupaten kota.
“Karena itu kami berharap, mari bersama sama kita cermati prosesnya, sebelum kita tetapkan sebagai hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi Sumber,” jelas Surya.
Rapat Pleno yang dipimpin Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, dihadiri Ketua dan Komisioner Bawaslu Sumbar, Forkopimda Sumbar, stakeholder serta Saksi partai dan caleg peserta pemilu, Saksi Calon DPD RI serta Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, 2 dan 3. Termasuk ketua, Anggota serta sekretaris KPU Kabupaten dan kota se Sumbar, juga ikut memantau pemilu serentak 2024. (fer)
