JAKARTA, METRO–Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikabarkan akan dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada Rabu (20/2).
Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, pihaknya menghormati reshuffle kabinet, yang merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Reshuffle kabinet hak prerogatif Presiden. Kami menghormati betul hak bapak Presiden,” kata Herzaky kepada wartawan, Selasa (20/2).
Herzaky menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya reshuffle Kabinet Indonesia Maju kepada Presiden. “Jadi, apakah akan ada pelantikan menteri, lalu siapa menterinya, tentu beliaulah yang tahu. Silakan ditanyakan kepada beliau,” ucap Herzaky.
Meski demikian, Herzaky menekankan jika negara memanggil AHY untuk mengabdi untuk bangsa dan negara, dipastikan akan siap untuk bertugas. Menurutnya, sebagai prajurit AHY siap mengabdi untuk bangsa Indonesia. ““Jika negara memanggil, Mas AHY siap memenuhi panggilan tugas dari negara. Namanya prajurit, beliau selalu mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dulu di militer, lalu sekarang di medan politik. Ke depannya, tentu beliau selalu siap memenuhi panggilan tugas untuk bangsa dan negara,” tegas Herzaky.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku, dirinya mendapatkan informasi kalau Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan mengisi posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sebab sebelumnya beredar kabar, Menteri ATR/BPN Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto akan dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
“Jabatan Menteri ATR/BPN menjadi kosong dan informasi yang saya dapatkan benar yang akan mengisiinya AHY. Mengapa AHY? karena sekarang ini sudah bagian daripada pemerintahan Jokowi mendukung paslon nomor urut 2,” ungkap Guspardi Gaus, Selasa (20/2).
Menurutnya, wajar jika Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada AHY untuk duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju. “Wajar-wajar saja bila Pak Jokowi memberikan peluang kepada ketua umumnya mengisi jabatan tersebut. Ini adalah hak prerogatif presiden,” ucap Guspardi.
Selain itu, diangkatnya Hadi Tjahjanto menjadi Menko Polhukam merupakan keputusan yang tepat. “Tentu ini merupakan hak prerogatif Presiden yang menurut beliau cakap,” tegasnya. (jpg)
