PADANG, METRO–Alokasi APBD untuk sektor pertanian sebesar 10 persen ternyata belum benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal. Hal ini menjadi perhatian Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat .
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi, saat rapat perdana bersama Tim Pakar DPRD Sumbar, Jumat (16/2) di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar.
“Belum terciptanya ketahanan pangan di Sumbar harus melakukan kajian Tim Pakar DPRD Sumbar untuk dijadikan rekomendasi kepada penyelenggara pemerintahan daerah,” kata Supardi.
Dikatakannya, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam mewujudkan ketahanan pangan. Yakni, Dinas Peternakan, Pertanian hingga Kehutanan. “OPD-OPD itu mesti melakukan program ketahanan dengan maksimal,” katanya.
Alokasi 10 persen untuk sektor pertanian telah berjalan empat tahun APBD. Bahkan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Diharapkan masuk-masukan dari Tim Pakar DPRD Sumbar untuk efektivitas jalannya program-program yang diusung pemerintah daerah.
Tim Pakar merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berbagai bidang ilmu. Sehingga bisa mensupport kegiatan kedewanan. Masukan dan pandangan merupakan hal untuk membantu kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.(hsb)
