SIJUNJUNG, METRO–Pembangunan Kabupaten Sijunjung terus menunjukkan progres kearah yang lebih baik di bawah kepemimpinan Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir dan Wakil Bupati H Iradatillah. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan turunnya angka kemiskinan di Sijunjung.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat penurunan kemiskinan tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebanyak 11,76%, tingkat penurunan kemiskinan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 2,0%, dengan rata rata penurunan kurun waktu 2021-2023 sebanyak 6,88%. Untuk angka kemiskinan tahun 2023, Kabupaten Sijunjung berada pada angka 5,88 persen.
Bupati Sijunjung Benny Dwifa mengatakan, peningkatan IPM dan kesejahteraan masyarakat merupakan hal prioritas dalam visi-misi kepala daerah yang dituangkan kedalam rancangan pembangunan Kabupaten Sijunjung, khususnya di masa kepemimpinannya.
“Peningkatan IPM dan pengentasan kemiskinan merupakan target prioritas bagi kami dan Pak Wabup, karena itu merupakan visi-misi kami saat maju sebagai pasangan Bupati dan Wabup di Pilkada Sijunjung kemarin. Bahkan, visi-misi itu kita tuangkan ke dalam RPJMD yang menjadi acuan pembangunan Sijunjung,” tutur Bupati Benny Dwifa.
Untuk mencapai target tersebut, Benny-Radi mencetuskan sejumlah program di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sijunjung.
Tak ayal, dengan program yang telah dijalankan tersebut, kini membuahkan hasil dengan dibuktikan naiknya IPM dan turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.
“Kita bersyukur, tentunya ini berkat kinerja kita bersama. Pemkab Sijunjung sangat konsentrasi dalam program penurunan kemiskinan. Bahkan pada tahun 2023 kita menerima dana insentif fiskal senilai Rp.11.780.311,000,- atas kinerja dalam penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting dari pemerintah pusat,” sebut Bupati.
Hal itu dicapai melalui program pemberdayaan dan program ekonomi serta pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga dapat meningkatkan penda patan masyarakat Kabupaten Sijunjung.
“Penurunan angka kemiskinan perlu pembinaan ataupun modifikasi program yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, yang didukung dengan percepatan realisasi dan serapan anggaran setiap tahunnya. Mengentaskan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh Pemkab Sijunjung saja, tetapi juga butuh sinergi dari multi stakeholder,” terangnya.
Pihaknya menegaskan bahwa seluruh program pemerintah harus berorientasi pada peningkatan pembangunan daerah. “Semuanya harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, kinerja OPD dinilai dari sana. Harus berada pada rel pembangunan Sijunjung. Kita juga tidak segan-segan jika ada OPD yang melenceng atau berkinerja kurang baik, karena sudah ada pakta integritas dan komitmen untuk seluruh jabatan yang diemban,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Kabupaten Sijunjung Dra.Yuni Elviza menjelaskan, berdasarkan data BPS penurunan terjadi setiap tahunnya.
