PADANG, METRO–Permasalahan stunting, perceraian, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), menjadikan ketahanan keluarga menghadapi tantangan yang cukup berat saat ini.
Kondisi ini mendapat perhatian khusus Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubenur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub) Audy Joinaldy. Pasalnya ketahanan keluarga sangat mempengaruhi lahirnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Terutama mewujudkan generasi emas 2045.
Untuk menghadapi tantangan ketahanan keluarga saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus meningkatkan kinerja dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kemajuan daerah.
Upaya dan kerja keras tersebut dibuktikan dengan hasil Indeks Pembangunan Ketahanan Keluarga (IBangga) terus berkembang ke arah yang lebih baik. “Indikator kualitas ketahanan keluarga diukur dengan IBangga. Pada tahun 2022, IBangga Sumbar mencapai 53,54 persen. Capaian itu mengantarkan Sumbar sebagai wilayah dengan status pembangunan keluarga berkembang,” ujar Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumbar, dr. Herlin Sridiani Mkes.
Dia menjelaskan, IBangga merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Dari tiga dimensi tersebut, ada 17 variabel yang menentukan ketahanan keluarga.
Pada dimensi kemandirian misalnya, harus dilihat dalam satu keluarga itu mengkonsumsi makanan yang beragam lengkap dengan asupan protein, karbohidrat, vitamin dan lainnya. Minimal tiga kali dalam sehari. Keanekaragaman makanan ini sangat penting untuk asupan gizi mengatasi stunting.
Sementara, dimensi kemandirian, harus dilihat dalam keluarga tersebut ada satu anggota keluara yang memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhan keluarga. Jika keluarga itu sejahtera dari segi penghaslan, maka asupannya gizinya bagus. Selain itu keluarga tersebut juga harus memiliki jaminan kesehatan.
“Kalau sakit sudah punya jaminan berobat. Ada BPJS dan jaminan lainnya kalau hamil dan sakit. Jika sakit sudah diobati, maka tidak ada lagi sunting,” terangnya.
Sedangkan dimensi ketentraman, keluarga punya legalitas, akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK), KTP dan lainnya, untuk pemenuhan hak sipil anak. Jadi anak dalam keluarga punya legalitas identitas.
Berikutnya dimensi kebahagiaan, ada keterlibatan keluarga dalam kehidupan sosial masyarakat, saling berinteraksi dengan lingkungan sosial untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, juga ada waktu untuk bersama keluarga berkumpul.
Terkait ketahanan keluarga, Sumbar telah meraih predikat provinsi layak anak (Provila), hal itu dibuktikan dengan adanya perangkingan di kabupaten/kota, untuk yang menepati tiga besar yaitu Kota Padang, Sawalunto dan Padangpanjang. Secara keseluruhan, kualitas ketahanan keluarga terus meningkat setiap tahun.
Dijelaskannya, ketahanan keluarga pondasi ketahanan nasional karena keluarga sebagai sistim makro, mempengaruhi sistem yang lebih besar yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu ketahanan keluarga sangat penting dilakukan.
Faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga antara lain jumlah anggota, lama menikah, dan tekanan ekonomi. Pembangunan keluarga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Kepala DP3AP2KB Sumbar dr Herlin Sridiani mengatakan, untuk mewujudkan ketahanan keluarga harus melibatkan seluruh pihak. Baik itu lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) instansi vertikal maupun stakeholder. Namun, yang sangat berperan penting turun dan bersentuah langsung ke tengah masyarakat mengatasi berbagai masalah ketahanan keluarga adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumbar.
TP PKK ini melalui program dan kegiatannya berdampak cukup signifikan terhadap terciptanya ketahanan keluarga berkualitas. Salah satunya dalam sosialisasi pemenuhan asupan anak agar terhindar dari stunting. TP PKK terlibat dalam satu tim yang disebut dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam membantu ketahanan keluarga terutama kesehatan.
Dalam tim ini ada kader TP PKK, posyandu dan bidan kelurahan atau desa. TPK kerjanya mendampingi keluarga beresiko, seperti ibu hamil beresiko kekurangan darah, hipertensi da lainnya. Tim ini mendampingi ibu hamil ini sampai melahirkan normal.
“Kerja TP PKK sangat terintegrasi dengan kabupaten/kota lainnya, salah satu hal yang menjadi kampanye TP PKK dinilai strategis adalah pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam bahan makanan dalam upaya pemenuhan gizi,” katanya.
Dia mengatakan TP PKK sangat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan keluarga, baik dalam sosialisasi hingga program-program strategis lainya.
Tidak hanya mengatasi masalah stunting, DP3AP2KB Sumbar juga berencana mengandeng TP PKK untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga, dengan mengutamakan upaya pencegahan, pemetaan akan dilakukan menyasar kelompok berisiko mendapatkan kekerasan.
“Peranan PKK dalam menjaga keutuhan keluarga sangatlah penting. PKK mesti bisa membimbing keluarga dalam menjaga keutuhan. Hal ini juga mengamanatkan adanya peningkatan peran perempuan kedepannya, yang sangat berguna dalam membangun karakter anak-anak di rumah dan di masyarakat,” katanya.
Terkait ketahanan keluarga, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumbar Harneli Mahyeldi menyampaikan peranan perempuan kunci kesuksesan dalam sebuah keluarga. Karena itu mereka perlu memiliki wawasan yang luas agar upaya untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera dapat terwujud di Sumbar.
TP PKK memiliki 10 program pokok, antara lain, penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, tata laksana rumah tangga, pendidikan, keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat, katanya mengingatkan. Selain itu, persoalan pada masyarakat juga pasti berkembang setiap masa, TP PKK juga dituntut merespons setiap perkembangan itu, seperti upaya penurunan angka stunting.
Ia meyakini, kaum perempuan sebenarnya memiliki potensi untuk bisa berperan lebih dalam sebuah keluarga, tidak hanya menjadi sosok ibu tetapi juga dapat membantu pendapatan keluarga. Itulah yang harus disampaikan kelompok dasawisma kepada masyarakat. “Pemahaman akan berbagai potensi sosok perempuan dalam keluarga, perlu menjadi bagian dari materi kelompok dasawisma saat mengedukasi masyarakat,” imbuh Harneli Mah yeldi. (AD.ADPSB)
