PAUH, METRO
Musrenbang Kecamatan Pauh yang direncanakan pelaksanaannya Kamis (15/2), akhirnya batal. Persoalannya, ketidakhadiran Wali Kota dan tak satu pun anggota DPRD Kota Padang dari Pauh Kuranji yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Selain itu, kekesalan warga bertambah saat pihak kecamatan tidak mampu menunjukkan data program musrenbang tahun sebelumnya. Baru saja Camat Pauh selesai menyampaikan materi pembahasan pada saat pembukaan musrenbang tersebut, langsung saja bertubi-tubi pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta musrenbang.
Intinya, semua peserta meminta agar musrenbang tahun-tahun sebelumnya di evaluasi dengan menampilkan e-planning. Peserta juga mempertanyakan banyak perencanaan sebelumnya yang tak pernah direspon oleh Pemko.
Peserta merasa bahwa Kecamatan Pauh selama ini dipandang sebelah mata Pemko Padang. Hal ini dikuatkan dengan ketidakhadiran Wali Kota dan hanya mewakilkannya kepada Kepala Dispora Kota Padang.
Suasana pun menjadi tambah panas dengan ketidakhadiran para anggota DPRD Kota Padang dapil Pauh Kuranji. Hanya Rahmad Saleh, anggota DPRD Sumbar yang hadir.
“Kami tak butuh musrenbang begini, kami ingin dialog dengan Wali Kota Padang. Atau apakah Pauh ini tidak lagi masuk di peta Kota Padang. Atau kami harus berpikir untuk membuat kabupaten sendiri,” ungkap salah seorang peserta musrenbang dengan penuh kekecewaan.
Batalnya Musrenbang Kecamatan Pauh tersebut diakui oleh Ketua LPM Kecamatan Pauh, Jamasri. Dia juga menyebutkan sesuai dengan kesepakatan tokoh masyarakat Pauh, mereka tidak akan menghadiri acara musrenbang sebelum Wali Kota dan DPRD dari Pauh bisa bersedia hadir.
Dijelaskan Jamasri, kekesalan masyarakat Pauh terkait dengan kegiatan musrenbang tersebut adalah, banyak usulan-usulan masyarakat yang masuk dalam catatan musrenbang, namun tidak terakomodir dalam pembangunan.
“Makanya dalam rencana Musrenbang di Kampus BRI Pasa Baru Cupak Tangah kemarin, banyak pertanyaan warga yang terlontar. Bahkan kita meminta data dari Camat tentang hasil Musrenbang 2017 kemarin. Apa saja yang terealisasi di 2018. Karena mereka tidak bisa menunjukkan data, makanya rencana musrenbang kemarin batal,” tukasnya.
Dijelaskannya, Musrenbang yang dilakukan selama ini terkesan hanya formalitas saja. Buktinya tidak ada data yang bisa ditunjukkan oleh pihak kecamatan. Dengan data musrenbang sebelumnya, tentu akan menjadi tolak ukur, apakah usulan masyarakat selama ini terakomodir atau tidak.
“ Masyarakat tidak ingin dibujuk hanya dengan sebotol air mineral dan sebungkus nasi. Sementara usulan masyarakat tidak pernah direspon. Kami ingin bukti apakah pemerintah tidak sebelah mata terhadap pembangunan di Kecamatan Pauh,” tegas Jamasri.
Terkait dengan ketidakhadiran anggota DPRD Padang yang beasal dari Pauh, lanjut Jamasri, tentu menjadi catatan dan evaluasi bagi masyarakat Pauh. Seharusnya, mereka yang sudah dipilih sebagai wakil rakyat Pauh bisa hadir pada musrenbang kemarin.
“Sebenarnya sangat besar gunanya anggota DPRD itu hadir. Salah satunya, jika usulan masyarakat tidak bisa masuk di anggaran Pemko Padang, tentu bisa ditumpangkan pada anggaran Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan. Tapi bagaimana lagi, satu pun anggota dewan Kota Padang dari Pauh tidak hadir,” terangnya.
Setelah melalui dialog yang sengit, akhirnya diputuskan musrenbang ditunda untuk melakukan pembahasan. Warga akan siap kembali menghadiri musrenbang yang tertunda pembahasannya. Namun dengan syarat, panitia harus menghadirkan Wali Kota Padang dan anggota dewan dapil Pauh Kuranji.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Padang dari dapil Kuranji-Pauh, Tommy mengatakan tidak bermaksud untuk tidak hadir. Namun pada saat musrenbang berlangsung, sebagian besar anggota DPRD Padang termasuk dirinya sedang berada di luar kota. “Saya kebetulan sedang berada di Surabaya dalam rangka kunker. Jadi tak bisa hadir,” tegas Tomi.
Tomi sendiri mengaku baru dikabari oleh Camat Pauh, Yefri untuk menghadiri musrenbang pada Rabu malam. Sementara musrenbang dilakukan pada keesokan harinya.
“ Tak mungkin saya bisa hadir, karena saya baru dikasih tahu ada musrenbang satu hari sebelum acara. Sementara saya sedang di luar kota,” tegas Tomi.
Dirinya sendiri sebut Tomi lagi, juga merasa tidak pernah menerima undangan untuk musrenbang di Kecamatan Pauh. “Saya sudah periksa di rumah dan kantor. Tak ada undangan yang datang,” sebut Tomi lagi.
Terkait solusinya, menurut dia, sebaiknya musrenbang digelar ulang sesuai dengan permintaan masyarakat. “Kalau masyarakat maunya diulang, ya kita turuti saja. Tapi undang juga anggota DPRD dan wali kota,” sebutnya.
Camat Pauh, Yefri hingga sore kemarin dihubungi berkali kali ke nomor ponselnya, belum bisa dikonfirmasi. (hsb/tin)
Usulan Banyak tak Diakomodir Pemko, Warga Kesal, Musrenbang Kecamatan Pauh Batal
