PADANG, METRO–Anggota Komisi VI DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade memberi deadline manajemen Semen Indonesia (SI) membayarkan tunjangan kesehatan (tukes) pensiunan PT Semen Padang 31 Januari 2024. Dia meminta 1 Februari 2024 hak-hak pensiunan yang tertunda sekian tahun telah diselesaikan.
Hal itu disampaikan pada Kunjungan Kerja Perseorangan Anggota DPR RI Andre Rosiade, Jumat (19/1) di Kantor PT Semen Padang di Indarung, Kecamatan Lubukkilangan, Kota Padang.
Turut hadir Direktur SDM dan Umum PT Semen Indonesia (SI) Agung Wiharto, Dirut PTSP Indrieffouny Indra, Direktur Keuangan dan Umum Oktoweri, Direktur Operasi Pri Gustari Akbar, para eselon 1 PTSP dan lainnya. Andre juga sempat melakukan kunjungan lapangan meninjau pabrik Indarung 6.
Andre Rosiade menegaskan, dia telah bersurat ke Menteri BUMN Erick Thohir agar direksi Semen Indonesia membayarkan Tukes pensiunan yang belum dibayarkan itu sejak Maret 2021 lalu. Andre mengatakan dana pensiun yang ditaruh di Bumiputera telah dilaporkan Erick Thohir ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Bulan Januari ini harus dituntaskan soal tunjangan kesehatan pensiunan. Kalau tak tuntas Januari, bisa panjang urusannya pak Agung. Januari, pak Oktoweri (direksi PTSP), urusan Tukes harus beres. Saya minta sebagai anggota DPR sampai 31 Januari. Karena ini sudah dua tahun. Segera berkoordinasi dengan Kejaksaan, minta persetujuan komisaris atau pemegang saham. Bayarkan,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.
Pada 1 Februari, kata Andre, dia meminta hak-hak pensiunan PTSP sudah dibereskan. “Kalau tidak juga, kami akan panggil Menteri BUMN ke komisi VI untuk membahasnya. Tolong dibereskan. Kepada para direksi SI, kami minta 1 Februari uang itu sudah dibayarkan. Jangan sampai menunggu pensiunan meninggal dulu. Uang itu sudah dicadangkan PTSP. Karena ketidakberanian mengambil keputusan kita zhalim terhadap orang yang berkontribusi terhadap PTSP,” katanya.
Selain itu, kata Andre, saat ini pensiunan PTSP susah sekali berobat ke Semen Padang Hospital (SPH). “Kenapa tidak ada tempat atau ruangan khusus. Jangan sampai diambil alih pula oleh IHC (Indonesian Healthcare Corporation). Buatlah lounge karyawan dan pensiunan. Jadikan legacy (kebijakan warisan) direksi saat ini. Jadi, direksi PTSP harus memastikan hal ini. Kalau serius mengurus, bisa diwujudkan,” katanya.
