Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan Rapat Kerja (Rakor) bersama dengan mitra kerja untuk mendalami dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dan merinci strategi untuk memperkuat sektor-sektor vital demi kemajuan daerah Provinsi Sumatera Barat.
Rapat Kerja yang dilaksanakan pada Kamis (4/1) lalu di ruang gedung baru Kantor DPRD sumbar dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Zulkenedi Said, hadir anggota Komisi IV Artati, M Nurnas, Budiman, Suharjono, H. Nurfirman Wansyah, dan mitra kerja komisi IV.
Rapat kerja komisi IV ini melibatkan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat, serta BPBD Sumbar. Rapat ini untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan atau program 2023 dan sekaligus membahas pelaksanaan APBD 2024. Pembahasan juga mencakup penanganan hambatan teknis yang dapat merugikan masyarakat.
”Bahasan dalam rapat ini terkait sejauh mana progres dan realisasi program di tahun 2023 beserta hambatan dan kendalanya,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa segala bentuk program dari mitra kerja tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar. “Adapun program-program yang kami evaluasi ini adalah program-program dalam rangka upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar berlandaskan iman dan takwa,” ujarnya.
Pada rapat, masing-masing kepala dinas memaparkan hasil, kendala, dan hambatan dari realisasi program Tahun 2023. Kemudian setiap anggota Komisi juga turut memberikan kritik dan sarannya agar program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Budiman menyinggung persoalan banyaknya jalan-jalan provinsi yang rusak.
Untuk itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Sumbar melalui dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) memberikan perhatian serius terhadap perbaikan jalan provinsi yang ada di kabupaten/kota.
Budiman mengatakan, berdasarkan laporan Dinas BMCKTR ketika rapat kerja bersama Komisi IV tentang pelaksanaan program kegiatan di 2023 disebutkan, untuk pemeliharaan jalan provinsi pada tahun 2023 realisasi anggarannya mencapai 99 persen.
“Saya memiliki keprihatinan atas banyaknya jalan provinsi yang mengalami kerusakan, hal ini begitu dikeluhkan masyarakat. Sementara dalam realisasi anggaran 2023 untuk pemeliharaan jalan ini realisasinya 99 persen,” ucap Budiman.
Dia menyebutkan beberapa kerusakan jalan provinsi, diantaranya banyak ditemukan di daerah pemilihannya di Kabupaten Tanah Datar. Dimana di Tanah Datar ini jalan provinsi yang ada merupakan jalan-jalan utama untuk daerah itu.
Menurut Budiman kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Tanahdatar bukan hanya ia ketahui dari laporan masyarakat saja, namun ia melihat dan merasakan langsung saat dirinya turun ke dapil. Ruas jalan provinsi di daerah itu banyak sekali terdapat lobang, bahkan dibeberapa tempat ada yang sudah ditanami pisang oleh masyarakat.
Sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan itu diantaranya Jalan Kubu Kerambil menuju Batusangkar, Ombilin ke Batusangkar, Baso ke Batu Sangkar, Piladang ke Batusangkar, Halaban Lintau ke Sijunjung.
Untuk ruas jalan yang ada itu kalaupun ada perbaikan oleh pemerintah provinsi, terang dia, panjang yang diperbaiki masih jauh dari panjang jalan yang mengalami kerusakan.
“Saya lihat ada dilakukan perbaikan, tapi yang diperbaiki itu pendek sekali, seperti sepanjang 50 meter. Sementara jalan yang mengalami kerusakan ada yang 4 sampai 5 kilometer, masyarakat sudah seringkali mengeluhkan permasalahan ini, bahkan bupati dan wakil bupati Tanah Datar juga menyampaikan ini pada saya,” ucapnya.
Politisi PKS itu menegaskan, kerusakan jalan provinsi yang ada di daerah mesti mendapat perhatian Pemprov untuk segera dicarikan solusinya. Sebab, jika tak dibenahi hal ini bisa berdampak pada persoalan hukum, dan akan beresiko terhadap Pemprov Sumbar. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masyarakat yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak bisa menggugat pemerintah daerah setempat atau instansi terkait yang berhubungan dengan pemeliharaan jalan.
“Oleh sebab itu, untuk 2024 sekarang saya menekankan harus ada keseriusan dari pemerintah provinsi mencari solusi akan masalah ini, apakah ini dananya akan diambilkan dari anggaran provinsi atau dari DAK dari pusat,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pembenahan atas jalan yang menjadi kewenangan provinsi juga sangat penting karena infrastruktur yang ada merupakan pendukung untuk sektor pariwisata di Sumbar. Seperti diketahui pariwisata merupakan sektor andalan untuk Sumatera Barat. (*)
