JAKARTA, METRO–Netralitas aparat dalam pemilu menjadi salah satu penekanan Megawati Soekarnoputri saat perayaan HUT Ke-51 PDIP kemarin (10/1). Ketua umum PDIP itu meminta aparat menjaga keamanan, bersikap netral, dan tidak mengintimidasi masyarakat selama pesta demokrasi berlangsung.
Menurut Megawati, pemilu bukan alat kelompok elite politik untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam pemilu juga ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Karena itu, semua pihak harus menghadirkan pemilu yang damai. ”Setelah pemilu, enggak ribut. Ya sudah, kalau memang betul rakyat itu memilih,” ucapnya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Presiden ke-5 RI itu mengingatkan, siapa pun pemimpin bangsa ke depan harus menyadari bahwa kekuasaan tidak berlangsung selamanya. ”Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu Yang di Atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apa pun jabatannya,” ungkap Megawati.
Pemilu, lanjut dia, merupakan ajang pesta demokrasi dan alat bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan seluruh aspirasi politiknya. Namun, menurut Mega, akhir-akhir ini arah pemilu seperti sudah bergeser. Hal itu disebabkan adanya intimidasi kepada masyarakat.
Megawati menyinggung kasus pengeroyokan aparat TNI kepada pendukung Ganjar Pranowo di Boyolali.
Dia mengingatkan bahwa TNI dan Polri adalah abdi negara. Mereka dibayar negara dengan uang yang berasal dari rakyat melalui pajak. Megawati menegaskan bahwa dirinya bukan sentimen kepada aparat. Namun, hanya ingin mengingatkan bahwa aparat adalah abdi negara dan pelayan rakyat. ”Ini supaya tahu, kalian itu abdi negara. Negara bukan perorangan. Udah begitu mbok sadar, yang harus dilindungi itu sopo to? Rakyatlah,” ujarnya.
Megawati menegaskan bahwa anggota TNI dan Polri adalah abdi negara yang terikat dengan sumpah jabatan sampai pensiun. Karena itu, netralitas harus benar-benar dijaga.
Capres Ganjar Pranowo mengatakan, rakyat tidak takut diintimidasi. Mereka melawan dalam diam, bergerak dalam senyap. ”Oke silakan Anda tekan, silakan Anda paksa, kami inggih-inggih saja. Tapi, keputusan kami akan ada di TPS,” tegas Ganjar yang juga hadir dalam perayaan HUT PDIP kemarin.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang hadir dalam perayaan HUT PDIP tersebut mengatakan, kehadiran partai politik di Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Partai juga dianggap mewadahi kemajemukan yang ada dalam demokrasi. ”Partai politik memiliki peran sebagai kekuatan pemersatu bangsa di tengah kebinekaan,” tuturnya.
Ma’ruf menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan partai politik yang kuat. Pada kesempatan ini, dia menyampaikan harapannya agar partai politik di Indonesia dapat terus melanjutkan semangat demokrasi. Hal tersebut harus diawali dengan mencetak kader partai yang andal dan berintegritas.(jpc)
