“Pada Tahun 2023 ini, nilai kab/kota di Sumbar sampai di angka 95, itu merupakan upaya luar biasa yang patut kita syukuri. Semoga tahun ini kita berjuang bersama-sama menerima penghargaan dari pimpinan pusat ombudsman,” jelasnya.
Kedepan lanjutnya, seluruh kabupaten dan kota agar mempersiapkan upaya perbaikan pelayanan publik kearah yang jauh lebih baik dan maksimal. Dan tidak hanya karena dinilai, namun merupakan kewajiban. “PR terakhir kita bagaimana integritas kita dalam melakukan pelayanan publik menjadi yang terpenting,”tambahnya.
Namun dia mengakui adapun Mal Administrasi yang ditemukan selama penilaian diantaranya berupa tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur, penundaan prosedur yang berlarut, penerimaan imbalan serta tindakan yang tidak patut.
Menurutnya sampai saat ini sudah 10 kab/kota di Provinsi Sumbar yang bekerjasama dengan ombudsman, semoga kedepan 9 daerah lain juga melakukan kerjasama sehingga seluruh kab/kota di Sumbar bekerjasama dengan ombudsman.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, digitalisasi pelayanan publik salah satu target utama Pemprov Sumbar. Pemprov telah memiliki Dashboard Pembangunan Sumatera Barat dan itu terbuka untuk seluruh pihak.
Dia berharap ini dapat menjadi contoh bagi setiap kabupaten dan kota karena saat ini tidak ada lagi yang mesti ditutup-tutupi. Untuk itu diajak seluruh bupati dan wali kota menyamakan persepsi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan kolaboratif government. “Bersinergi dan berkolaborasi memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” tutup Gubernur. (***)
