KHATIB, METRO – Penyelenggaraan pemilu 2019 mendapat perhatian penuh dari pihak KPU. Buktinya sebanyak 116.914 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 33.404 orang petugas pengamanan TPS di 19 kabupaten/kota bakal direkrut KPU Sumbar dalam waktu dekat ini.
“KPPS dan petugas pengamanan TPS akan ditempatkan di 16.702 TPS di seluruh Sumbar pada proses pemungutan suara,” kata Anggota KPU Sumbar, Gebril Daulai, Rabu (13/2).
Gebril menambahkan, syarat utamanya calon KPPS harus memiliki integritas dan kapasitas yang baik. Sebab puncak dari penyelenggaraan pemilu itu adalah proses pemungutan suara.
“Jadi orang yang akan mengisi posisi tersebut adalah orang benar-benar paham dengan pelaksanaan pemungutan suara” ujar Gebril.
Gebril mengungkapkan, petugas KPPS harus bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menyalurkan hak suaranya. Serta paham dengan cara penghitungan suara saat pemilu 2019 mendatang.
Sementara itu terang Gebril, untuk pendidikan calon KPPS minimal tamatan SMA sederajat. Kemudian, minimal berumur 17 tahun saat pendaftaran dan berdomisili pada TPS tempat ia bertugas nantinya.
“Jika di suatu daerah tersebut tidak ada yang tamat SMA yang sudah berusia 17 tahun, maka boleh tamat SMP,” katanya.
Gebril menyampaikan, untuk proses rekrutmennya dilakukan oleh KPU kabupaten/kota melalui PPS yang ada di daerah masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007, dimana proses rekrutmen harus dilakukan dengan cara terbuka, berbeda dengan sebelumnya hanya berdasarkan rekomendasi dari desa/nagari.
Gebril juga menambahkan, penerimaan pendaftaran KPPS akan dimulai 28 Februari 2019. Masa tugas KPPS hanya satu bulan, terhitung sejak 10 April–9 Mei 2019.
“Untuk prosesnya, KPU kabupaten/kota harus mengumumkan penerimaan KPPS dan melakukan seleksi secara terbuka, dengan tujuan bisa mendapatkan tenaga yang berkompenten dalam proses pemungutan suara di TPS,” ujarnya.
Lebih lanjut Gebril menjelaskan, sebagai petugas KPPS, harus bisa melakukan pembentukan lokasi TPS dengan memperhatikan segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi, seperti bebas dari banjir dan sebagainya.
“Mereka juga harus menyiapkan TPS alternatif apabila sewaktu-waktu ada kejadian yang mengakibatkan tidak melakukan pemungutan suara di TPS tersebut,” tutup Gebril. (heu)
