LUBUKBUAYA, METRO – Jumlah penduduk Kecamatan Kototangah, meningkatkan signifikan dalam jangka waktu satu tahun. Pada 2018 lalu, jumlah penduduk Kototangah 168 ribu jiwa. Namun pada 31 Januari 2019, meningkat menjadi 182 ribu jiwa.
Camat Kototangah, Syahrul mengatakan, penambahan jumlah penduduk kecamatan tersebut dari 2018 ke 2019 mencapai sekitar 13 ribu jiwa lebih. Sementara itu terang Syahrul, jumlah pegawai di Kantor Camat Kototangah sedikit karena ada yang pensiun dan alasan lainnya.
Syahrul menambahkan, meningkat pesatnya jumlah penduduk ke Kototangah disebabkan beberapa hal. Yaitu, Kototangah berada di pusat kota dengan banyak bangunan penting di kecamatan ini. Seperti, Balai Kota, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, Rumah Sakit Siti Rahmah, dan Universitas Bung Hatta.
Selain itu terang Syahrul, terminal tipe A juga dibangun di Kototangah. Kemudian, Bandara Internasional Minangkabau (BIM) juga dekat dengan Kototangah.
“Coba bayangkan untuk tahun-tahun selanjutnya, kalau tidak hari ini mengantisipasi ledakan penduduk,” ujar Syahrul saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kototangah, Rabu (13/2) di aula Kantor Camat Kototangah.
Ia mengungkapkan, untuk mengantisipasi ledakan penduduk, pihaknya akan meningkatkan pengawasan, kewaspadaan dan pendataan perumahan. Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan kondisi ini saat musrenbang untuk dijadikan bahan pikiran bersama, apakah tokoh masyarakat Kototangah akan tetap bertahan dengan satu kecamatan atau dimekarkan.
“Namun kalau menurut kehendak masyarakat, dimekarkan. Mudah-mudahan bersama-sama kita memikirkan hal itu. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu lama, bisa sama-sama menyadari, Kototangah bisa dimekarkan dua atau tiga kecamatan,” tukasnya.
Kekurangan Personel
Syahrul mengakui, saat ini Kantor Camat Kototangah kekurangan personel. Kondisi ini sangat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
Sekarang terang Syahrul, di Kantor Camat Kototangah Cuma tinggal dua kepala seksi (kasi) saja. Satu kasi sudah pensiun, lainnya yaitu Kasi Pemberdayaan merangkap sebagai Kasubag Keuangan sedang diklat dan kasubag umum kosong.
Syahrul mengungkapkan, untuk mengganti pegawai yang pensiun, pihaknya terkendala dengan aturan. Dimana untuk memutasikan orang harus ada izin dari kementerian dulu. Hal ini membuat urusan lebih lama, sementara dari hari ke hari jumlah ASN yang pensiun terus ada, sedangkan penggantinya belum ada.
Musrenbang
Sementara itu, terkait Musrenbang Kecamatan Kotatangah ini, Syahrul mengatakan, usulan dari masyarakat dimulai dari rembuk warga di tingkat RW, kemudian dilanjutkan rakor di kelurahan dan selanjutnya Musrenbang kecamatan.
Syahrul berharap, usulan pembangunan pada 2020 nanti bisa berpedoman berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.”Prioritaskan yang betul-betul untuk kepentingan masyarakat banyak,” ujar Syahrul.
Ia menambahkan, dari tahun ke tahun, Pemko bersama DPRD sangat peduli melakukan pembangunan di Kototangah. Ini dapat dilihat dari pesatnya pembangunan di kecamatan ini, mulai dari pembangunan jalan berupa cor beton atau aspal, pembangunan sekolah, pengendalian banjir dan lainnya.
Namun begitu terang Syahrul, masih ada hal yang mesti dibenahi. Ini mengingat, Kototangah merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak dan wilayah terluas dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Padang.
Anggota DPRD Kota Padang, Muharlion mengatakan, pada periode 2019-2024 nanti, jumlah anggota DPRD dari Kototangah bertambah menjadi 10 orang. Sebelumnya pada periode 2014-2019, jumlah anggota DPRD dari Kototangah hanya sembilan orang.
“Dengan banyak jumlah anggota DPRD dari dapil Kototangah ini, tentu anggaran dana pokok pikiran (pokir) juga meningkat. Dengan peningkatan tersebut, bisa meningkatkan pembangunan dan kemajuan di Kecamatan Kototangah,” beber Muharlion.
Selain itu terang Muharlion, kegiatan rutin juga dilaksanakan Pemko. Yaitu, menggulirkan dana kecamatan Rp1 miliar/tahun. Kemudian, ke depan juga dirancang program unggulan (progul) 2020, dimana titik fokus pembangunan melanjutkan betonisasi dan pengaspalan.
Selanjutnya, kata Muharlion, menyelesaikan persoalan banjir, membangun ruang kelas baru sehingga nantinya sekolah bisa dilaksanakan satu shift. Seterusnya, merancang setiap kelurahan punya kampong tematik. (uki)
Personel Minim, Pihak Kecamatan Kewalahan
