SOLOK/SOLSEL

Wako Zul Elfian Perintahkan OPD Kawal Kebijakan 

0
×

Wako Zul Elfian Perintahkan OPD Kawal Kebijakan 

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Solok Zul Elfian menyampaikan semua OPD mengetahui dan mengawal kebijakan
RAPAT KOORDINASI— Wali Kota Solok, Zul Elfian meminta semua OPD mengetahui dan mengawal kebijakan yang akan dilakukan pada Tahun 2024, saat digelar rapat koordinasi dengan seluruh OPD Pemko Solok.

SOLOK, METRO–Wali Kota Solok, Zul Elfian menyampaikan, semua OPD mengetahui dan mengawal kebijakan yang akan dilakukan pada Tahun 2024.  Ke depan, dia mengingatkan agar pegawai meningkatkan kerja yang lebih baik dan harus selalu melakukan koordinasi antar lintas OPD, serta setiap OPD juga harus menjaga koordinasi yang baik dengan para staf.

“Jika ada kegiatan yang tidak begitu penting dan tidak begitu mendesak akan kita kurangi atau ditunda dulu,” harap Zul Elfian.

Selanjutnya, dari awal tahun ini tambahnya semua secara bersama ha­rus mulai berpikir dan jangan sampai terpaku dengan APBD saja. Setiap OPD harus jemput bola melihat peluang mendapatkan anggaran ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Baca Juga  Perpustakaan Kabupaten Solok belum Dinilai Pusat, Sapras dan Gedung tak Memenuhi Syarat

Dirinya selaku Kepala Daerah berharap agar pendapatan Kota Solok jangan sampai jalan ditempat lagi. Lakukan inovasi dan evaluasi terus menerus guna meningkatkan pendapatan Kota Solok, Serta lakukanlah penghematan anggaran, jika ada yang tidak perlu mendesak tidak  usah dilakukan.

“Dengan segala keterbatasan, kami yakin dan percaya kita bisa mengatasi itu semua. Ini bukan hanya kondisi Kota Solok saja, namun masalah ini dialami oleh hampir seluruh Kota dan Kabupaten se-Indonesia,” ujarnya.

Kepala Bappeda Kota Solok, Desmon mengatakan, perlu untuk mening­katkan kesepahaman lintas OPD dalam menyukseskan pencapaian Visi, Misi dan tujuan pembangunan daerah.

Baca Juga  40 Pelaku UMKM, Ikuti Pelatihan Desain dan Packaging

Selanjutnya, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan program/ kegiatan prioritas dan strategis daerah, serta melakukan identifikasi resiko pelaksanaan kegiatan (waktu dan anggaran serta hambatan pelaksanaan). (vko)