Mungkin memang, tanggung jawab itu harus diambil Pemprov Sumbar atau pemerintah pusat. Tapi, upaya dari dua Pemkab belum terlihat. Semakin hari, jalan yang sebenarnya juga akan menghubungkan Sumbar dengan Kerinci, Jambi itu sangat krusial. Jalan lintas Sumatra (Jalinsum), yang sampai hari ini begitu jeleknya. Yang menyebabkan jarak 161 KM Padang ke Muara Labuh Solsel serasa sangat lama.
Satu hal yang masih jadi PR Bupati Solsel Khairunas dan Wakil Bupati Yulian Efi adalah maraknya tambang liar di Solsel. Masalah yang sebenarnya sudah terjadi sebelum daerah ini dimekarkan dari Solok. Sampai hari ini, sering terdengar kegiatan tambang dihentikan polisi atau aparat lain. Tapi, setiap waktu kita juga bisa melihat aktivitas itu begitu mudah ditemukan di Solsel.
Teranyar, membuka tahun 2024 ini, terjadi lagi korban jiwa akibat tambang ilegal di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD). Dua orang penambang dilaporkan tertimbun longsor ketika bekerja mengambil tanah yang mengandung emas.
Peristiwa Senin (1/1/2024) sekitar pukul 16.00 WIB mengakibatkan satu penambang Amri berusia 56 tahun yang merupakan warga setempat dilaporkan hilang. Sedangkan korban Ade Saputra berhasil selamat namun mengalami luka. Pascalongsor, warga langsung berdatangan ke lokasi untuk melakukan pencarian korban dan melaporkannya ke BPBD Solsel.
Kasus ini sebenarnya sudah menjadi catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sejak lama. Aktivitas penambangan emas ilegal di Solsel setidaknya terdapat di empat kecamatan, yakni Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, Sangir, dan Sangir Batanghari. Aktivitas tambang mengancam Hutan Lindung Batanghari dan meningkatkan sedimentasi di Sungai Batanghari serta anak-anak dari sungai.
Dharmasraya di usia ke-20 tak jauh berbeda dengan Solsel dan Pasbar. Di Utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Kuantan Singigi, Riau. Timur dengan Kabupaten Tebo dan Bungo, Jambi. Selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kerinci Jambi. Sementara Barat dengan Kabupaten Solok Selatan. Dharmasraya, merupakan ‘gerbang’ Sumbar dari Riau dan Jambi. Karena itulah, Bupati Sutan Riska berpikir bisa menarik pintu tol ke Dharmasraya.
Masalah-masalah Dharmasraya selama ini cukup teratasi dengan posisi Bupati yang merupakan kader PDIP. Partai yang sama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Begitu banyak program nasional yang sampai ke sana. Sejumlah Menteri pun beberapa kali hanya datang ke Dharmasraya mewakili Jokowi.
Sutan Riska juga kerap menginstruksikan OPD menyiapkan proposal program untuk diajukan ke pemerintah pusat. Hal itu tentu karena kedekatannya dengan pemerintah pusat. Meski hari ini, partainya ternyata tak sejalan lagi dengan dukungan Jokowi di Pilpres yang lebih condong ke Prabowo-Gibran. Sementara PDIP Ganjar-Mahfud MD. Sutan Riska sudah dua periode, pastinya 2024 akan ada Bupati baru. Kita lihat saja, bagaimana setelah 20 tahun daerah ini.
Tiga daerah sudah berusia 20 tahun. Harusnya bisa melejit dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Meski agak berat, apalagi sempat dihantam pandemi Covid-19 tiga tahun. Bahkan ada isu-isu yang meminta daerah pemekaran digabung kembali ke induknya. Dan di Sumbar, ada satu Kabupaten pemekaran lain yang sedang menunggu, Renah Indojati, berpisah dengan Pessel. Tapi, harapan itu sepertinya tidak akan terwujud segera, mengingat banyak daerah pemekaran yang dianggap gagal berkembang.
Naomi Klein, seorang pengarang dan aktivis sosial Kanada menyebut, “Demokrasi bukan hanya hak untuk memilih; itu adalah hak untuk hidup bermartabat.” Jadi, Pemilu dan Pilpres 2024 ini sebenarnya cukup berperan dalam mengubah tiga daerah pemekaran ini setelah 20 tahun. Memilih yang terbaik, untuk hidup lebih bermartabat. Selamat ulang tahun ke-20. (Wartawan Utama)
