Lebih lanjut ia mengatakan bahwa melalui kegiatan hari ini juga akan dilaksanakan kegiatan diskusi mengenai hambatan, kendala dan masalah yang ada pada kegiatan sertipikasi tanah aset PT PLN (Persero) diantaranya yang berada di dalam Kawasan hutan, masuk ke dalam areal PIPPIB dan yang pada kondisi tumpang tindih dengan penguasaan dan kepemilikan pihak ke-3.
“Dengan diselenggarakannya acara ini saya berharap masalah-masalah yang terjadi dapat ditemukan solusinya, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, clean and clear terhadap fisik dan dokumen yang diajukan PLN, sehingga proses percepatan legalisasi asetnya dengan mudah dapat dilaksanakan Kantor Pertanahan Kab/ Kota se-Riau”, pungkasnya.
Sementara itu, Hendra Suteni mengatakan berdasarkan data monotoring tercatat 3.873 persil aset tanah PLN yang ada di Provinsi Riau. Pada tahun 2023, tercatat 2.628 persil (67,85%) sudah bersertipikat, serta sebanyak 1244 persil lainny (32,15%) belum bersertipikat.
“Kami berharap kiranya dapat terjalin sinergi yang semakin erat antara PLN dan Kanwil BPN Riau dan jajarannya dalam proses pengamanan aset ketenagalistrikan karena suksesnya pembangunan ketenagalistrikan akan menjadi tonggak keandalan pasokan listrik”, ujar Hendra.
Ditemui di kesempatan terpisah, General Manager PLN UIP Sumbagteng, I Njoman Surjana D. berharap proses penerbitan sertipikat aset dapat berjalan sesuai target sehingga proyek-proyek PLN yang bertujuan untuk memajukan negeri dapat segera terlaksana.
“Kami sangat mengapresiasi semua dukungan yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN khususnya dalam hal ini Kanwil BPN Riau dan Kantah BPN Kabupaten/ Kota se-Riau dalam penerbitan 153 sertipikat HGB milik PLN. Harapan kami kerjasama yang sudah terjalin baik ini dapat terus berlanjut, dan kami semakin yakin akan mampu menghasilkan yang terbaik dalam upaya sertifikasi aset negara guna percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan”, kata I Njoman.(*)
