Mereka juga meminta Bupati maupun instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Mohon pak Bupati untuk selesaikan hal ini, kami kader sangat butuh uang tersebut,” katanya.
Wali Nagari Saruaso Agusrimayanto mengatakan, pokok dari permasalahan ini adalah tidak adanya mata anggaran untuk kegiatan para kader tersebut.
Disebutkan, dulunya anggaran untuk para kader tersebut bersumber dari pendapatan asli nagari (PAN). Sementara dana PAN tersebut tersedot untuk kegiatan satu iven satu nagari yang memakan anggaran hingga 200 juta, bantuan dari pemerintah daerah untuk iven tersebut hanya sebesar 50 juta rupiah.
Untuk saat ini pihak nagari hanya sanggup membayarkan uang transportasi para kader tersebut sebesar 100 ribu/orang.
“kami hanya bisa membayarkan 100 ribu/orang, karena keterbatasan keuangan nagari,” katanya.
Wali Nagari minta pemerintah daerah untuk bisa mencarikan solusi untuk mengatasi persoalan ini.
Disebutkan, kegiatan para kader tersebut sebenarnya adalah kegiatan Dinas Kesehatan, Pendidikan dan PMDPPKB.”Ini sebenarnya tugas dari dinas, nagari yang mencarikan dananya, harusnya dinas ikut bertanggung jawab akan persoalan ini,” katanya.
Ia menambahkan, untuk kegiatan para kader tersebut tidak bisa dianggarkan melalui dana desa, dana APBN maupun APBD. (ant)
