PADANG, METRO–Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyatakan bahwa tingkat inflasi Sumbar tahun 2023 berada pada angka 3,14 persen year on year (yoy), dan mengalami perbaikan signifikan ketimbang tahun 2022 yang tercatat 7,43 persen yoy.
Meski demikian, upaya pengendalian inflasi saat ini sangat diperlukaan, mengingat kebiasaan peningkatan permintaan terhadap sejumlah komoditas menjelang pergantian tahun.
Hal itu disampaikan Gubernur Mahyeldi saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Rabu (20/12).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan kepala daerah kabupaten/kota, para kepala OPD, serta instansi dan lembaga terkait lainnya. “Keberhasilan Sumbar menurunkan inflasi adalah bagian dari prestasi yang patut kita apresiasi. Awalnya pada tahun 2022, inflansi kita berada pada peringkat ke-22 dari 34 provinsi, tetapi saat ini Sumbar berada di peringkat 14 secara Nasional,” kata Gubernur Mahyeldi.
Keberhasilan TPID Sumbar, sambung Gubernur, tak terlepas dari peran Kepala Perwakilan BI Sumbar beserta jajaran, bersama instansi dan lembaga terkait lainnya. Namun, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), ia menegaskan upaya pengendalian inflasi masih sangat perlu ditingkatkan.
“Sejarah menunjukkan, hampir selalu terjadi peningkatan permintaan masyarakat, terutama pada komoditas pangan tertentu, seperti ayam, telur, gula, cabe merah, dan minyak goreng. Khusus di Sumbar, termasuk komoditas jengkol itu sangat tinggi permintaannya pada masa libur panjang yang sebentar lagi akan kita jelang,” ucap Gubernur lagi.
Tidak itu saja, Gubernur Mahyeldi juga mengingatkan bahwa sektor transportasi selama masa libur Nataru juga dapat menyumbang peningkatan inflasi. Selain itu, sektor transportasi turut berpotensi mengganggu produktivitas produksi bahan pangan serta masa tempuh distribusi barang kebutuhan di Sumbar.
“Oleh karena itu, untuk mengatasi semua potensi kenaikan inflasi, diperlukan koordinasi dan sinergi semua pihak , termasuk agar distribusi bahan pangan menjadi lancar di seluruh wilayah di Sumbar,” ucap Gubernur menambahkan.
Sementara itu, Kepala BI Sumbar, Wahyu Purnama A menjelaskan, Sumbar termasuk daerah yang turut menyumbang kenaikan inflasi secara nasional. Kondisi ini juga dibarengi fakta bahwa saat ini sejmlah provinsi juga terkena dampak badai el nino.
“Kenaikan inflasi sendiri didorong oleh terjadinya kenaikan harga pangan, sebagai dampak keterbatasan pasokan akibat cuaca eksrim karena el nino. Ditambah lagi, tarif transportasi yang tinggi sehingga menimbulkan kenaikan harga barang kebutuhan,” sebut Wahyu.
Oleh sebab itu, katanya lagi, memang sangat diperlukan kolaborasi intensif TPID, terutama dalam pelaksanan komitmen terkait penguatan ketahanan pangan. Oleh karenanya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjadi bagian dari upaya mendorong produktivitas pangan agar harga menjadi terkendali.
“Berdasarkan tren komoditas yang mengalami inflansi, itu terutama sekali cabe merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan jengkol menjelang Nataru di Sumbar. Tentu kita berharap agar seluruh Anggota TPID Sumbar mampu mengantisipasi berbagai risiko kenaikan harga menjelang Nataru tahun ini,” ucapnya lagi. (fan)
