Banyak tokoh yang mengakui, korupsi yang melibatkan sektor sumber daya alam, seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan perikanan, menjadi catatan hitam dalam upaya pemerintah menjaga kekayaan alam negara. Perlu dilakukan penanganan cepat dan tegas untuk mencegah dampak lebih lanjut terhadap keuangan negara dan keberlanjutan lingkungan.
Solusi jangka panjang melibatkan perubahan mendalam dalam budaya politik, termasuk reformasi sistem pendanaan partai, penguatan lembaga pengawasan, dan peningkatan partisipasi publik. Hanya dengan langkah-langkah konkret ini, Indonesia dapat melangkah menuju sistem politik yang lebih transparan, berintegritas, dan mampu mewakili kepentingan segenap lapisan masyarakat.
Mengatasi politik transaksional dapat dimulai dengan reformasi sistem pemilihan untuk mengurangi ketergantungan pada uang dan sumber daya yang bernilai ekonomis. Dalam proses ini, penting untuk membangun sistem yang lebih baik, di mana ideologi dan kualitas program kerja menjadi poin utama.
Pentingnya menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap ideologi dan nilai-negara daripada hanya tergantung pada insentif finansial. Dengan demikian, politik tidak lagi menjadi arena bermain uang, tetapi juga tempat berkembangnya ide dan solusi substansial. Kalau bahasa sekarangnya adu ide.
Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka tidak mudah tergiur oleh janji politik materi dan insentif semata. Pendidikan politik yang lebih baik dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program dan ideologi sebagai faktor penentu dalam memilih pemimpin.
Dengan membenahi pendidikan politik, harapannya adalah masyarakat akan lebih mampu menilai dan memilih pemimpin berdasarkan substansi program, bukan sekadar insentif finansial.
Jika pendidikan politik menjadi lebih baik dan tepat sasaran, dapat diharapkan bahwa politik transaksional setidaknya dapat dikurangi, menciptakan landasan yang lebih kuat untuk sistem politik Indonesia yang transparan dan berintegritas.
Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah menyebut, “Bedanya kami melakukan pendidikan politik untuk menyadarkan rakyat untuk memilih (pemimpin yang Bersih, Transparan dan Profesional) bukan memilih karena diberi baju kaos atau uang.” Sekarang tinggal kita melihat. Mau bagaimana Pileg dan Pilpres 2024. (Wartawan Utama)
